Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat serta bertanggung jawab atas pengaduan dari masyarakat atau aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka menangani pengaduan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur Sistem Penanganan Pengaduan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
SISTEM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETETNTUAN UMUM; LINGKUP PENGADUAN; SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN; HAK, PENGHARGAAN DAN SANKSI; LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 63 Tahun 2023
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2027;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data Bab III Integrasi Spm Bab IV Strategi Penerapan Spm Bab V Pembiayaan Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlindungan bagi Pelapor Pengaduan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pegawai dan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pelaporan pengaduan; bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat perlu mendapat tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan atas pengaduan yang dilaporkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan antara lain masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap Pengaduan yang diajukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu adanya pedoman mengenai perlindungan terhadap laporan pengaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Bagi Pelapor Pengaduan;
Pasal 18 ayat (6) uud 1945; UU No. 28 Tahun 1999 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019 ; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2022 ; Perda No. 17 Tahun 2019
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pelapor Bab III Perlindungan Pelapor Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
ABSTRAK:
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui konversi piutang pokok negara berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2022; dan PP Nomor 44 Tahun 2005.
PP ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen. Nilai penambahan penyertaan modal tersebut sebesar Rp456.253.223.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Lampiran file: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan
sebagaimana Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam
pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu, perlu diselenggarakan optimalisasi
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di
Daerah; bahwa sehubungan dengan berlakunya Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional, maka dipandang perlu disusun
Peraturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan
kepesertaan program jaminan kesehatan nasional di
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang-Undang 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Perubahan Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Pasal 28 ayat (4) pada Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Publik, diperlukan pengaturan pedoman
penyusunan standar pelayanan; bahwa guna mendorong dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara, diperlukan
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa guna memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik bagi Organisasi Penyelenggara yang terdiri dari Perangkat Daerah, BUMD, dan Swasta, diperlukan
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;
ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Ketentuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik sebagai Bentuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Inovasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 dicabut.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
bahwa kesehatan menrpakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karenanya setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya; bahwa Turberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi.
UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2014; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 67 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tugas Bab III Kegiatan Penanggulangan TBC Bab IV Sumber Daya Bab V Pengelolaan Obat dan Logistik Bab VI SITB Bab VII Pencatatan dan Pelaporan Bab IX Kelembagaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Website
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efektif dan efisien, perlu menjaga
profesionalisme Aparatur Sipil Negara melalui
pembayaran gaji yang tertib dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembayaran gaji Apaaratur Sipil Negara, perlu
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Gaji Website;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran
gaji Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Website,
perlu pedoman sebagai landasan hukum pelaksanaan
pembayaran gaji dengan menggunakan aplikasi
tersebut;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Jenis Gaji Pegawai ASN, Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai ASN, Pengelola Gaji Pegawai ASN, Syarat Pengajuan Perubahan Gaji ASN, Evaluasi, Pengendalian Internal, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Jumlah Halaman: 19 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
