PERBUP Kab. Subang No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur sipil negara harus didukung oleh sarana mobilitas diantaranya kendaraan dinas operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Penggunaan; Pendistribusian KDO; Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan; Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 82 Tahun 2020
Mencabut Keputusan Bupati Subang Nomor PM.04.04.1/Kep.436-BKAD/2019 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Wonogiri yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan, perlu mengatur Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri terkait prinsip, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 81 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga
barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; PMK No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2017; Perbup Pati No 63 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No 63 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63) diubah
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna, dengan memperhatikan prinsip kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.105/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga barang/jasa di lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang tertuang dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun
2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 91 Tahun 2019 ten tang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupatl Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang, perlu dit:injau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 ten tang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan kode etik penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan Peraturan Bupati Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 42 Tahun 2004
PP No. 53 Tahun 2010
Perpres No. 16 Tahun 2018
PerLKPBJP No. 14 Tahun 2018
Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2019
Mengatur tentang kode etik penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan Peraturan Bupati Pasaman
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
