PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,05 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1967
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
  2. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Diubah dengan
  1. UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
  2. UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Mengubah
  1. UU No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Mencabut
  1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    Mencabut Stb.1912/432, 1914/486, 1916/656, 1925/163, 1926/451, 1926/569, 1928/52, 1936/614, 1936/715, 1937/512, 1937/513
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Diubah dengan
  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan