Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,081 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Porporasi Surat Berharga

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERBUP NO 28 TAHUN 2017 T...RAT BERHARGA ocr.pdf

RETRIBUSI DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28, TBD NO.28, LL KAB MELAWI: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Porporasi Surat Berharga

ABSTRAK:

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Porporasi; Jenis, Bentuk dan Format Porporasi; Pengadaan Surat Berharga; Permintaan Porporasi; Pembukuan dan Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO 28 TAHUN 2017 T...AH KAB. LAMONGAN.pdf

SOTK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 102 dan 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka guna tertib administrasi dan kelancaran tugas serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Dae rah Ka bupaten Lamongan Norn or 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 37 huruf f dan huruf g diubah; 2. Ketentuan Bab IV Pasal 52 dihapus; 3. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dihapus;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanpa Daftar Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perbup Kab Kobar No. 28 T...rda 1 tahun 2015.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, LB.2017/28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanpa Daftar Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (a) dan (b), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 24 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JASA PERJALANAN WISATA; BAB III PENYEDIAAN AKOMODASI; BAB IV JASA MAKANAN DAN MINUMAN; BAB V KAWASAN PARIWISATA; BAB VI JASA TRANSPORTASI WISATA; BAB VII USAHA DAYA TARIK WISATA; BAB VIII USAHA REKREASI DAN HIBURAN; BAB IX USAHA JASA PRAMUWISATA; BAB X PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN; BAB XI USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA; BAB XII USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA; BAB XIII USAHA WISATA TIRTA; BAB XIV USAHA SPA; BAB XV TATA CARA PENERBITAN TDUP; BAB XVI PEMBEKUAN SEMENTARA TDUP dan PENGAKTIFAN KEMBALI TDUP; BAB XVII PENCABUTAN TDUP; BAB XVIII DAFTAR USAHA PARIWISATA; BAB XIX PELAPORAN; BAB XX PENGAWASAN , PEMBINAAN, PENGENDALIAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

perbup_28_2017.pdf

PEMBERIAN-BIAYA-PELAYANAN-KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa belum semua masyarakat Jembrana mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional baik melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun mandiri; b. bahwa dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional, perlu memberikan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, kepada Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.RUANG LINGKUP; 3.SASARAN PENERIMA; 4.PELAYANAN YANG DIJAMIN DAN TIDAK DIJAMIN; 5.PERSYARATAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN; 6.BESARAN DAN SUMBER DANA BIAYA PELAYANAN KESEHATAN; 7.TATA CARA PEMBAYARAN; 8.KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

No. 28TL.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018

ABSTRAK:

-bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemeangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013- 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja pemerinta daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih sebagai implementasi RPJMD, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja serta Pagu Indikatif Pendanaannya. RKPD Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD Tahun 2018, Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2018, dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO 28 2017.pdf

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

Menimbang ; Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003 2. UU No. 12 Tahun 2011 3. UU No. 5 Tahun 2014 4. UU No. 23 Tahun 2014 5. PP No. 53 Tahun 2010 6. PP No. 18 Tahun 2016 7. Permendagri No. 80 Tahun 2015 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016 9. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016 10. Perbup No. 32 Tahun 2016
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur penunjang otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

Download file:

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2017.pdf

rencana - kerja - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya - tahun - 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2017/28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 dalam rangka penyusunan Rancangan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Pepres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perpres RI No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 28 Tahun 2010; Pergub Jabar No. 79 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2010; Perd Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2014;Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sietmatika, Isi Dan Uraian, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup Lutra Nomor 28 Tahun 2017.pdf

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Luwu Utara secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam maupun bencana non alam yang terdiri dari banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama, wabah, angin puting beliung, dan konflik sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa; b. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; c. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Berbasis Masyarakat;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Peraturan 'Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyeienggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengeioiaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT; BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ( .... , 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengak:ibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diak:ibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 6. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. 7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. 8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 9. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. �... .. 10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. 11. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat. BABII MAKSUD,TUJUAN,DANSASARAN Pasal 2 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Pasal 3 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pasal 4 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat bertujuan : a. mengubah cara pandang masyarakat atas rasa aman dan terlindungi dari pemberian pemerintah menjadi hak asasi masyarakat; b. memperkaya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan tentang bencana; c. meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana; d. menguatkan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana; e. menghidupkan kembali semangat kegotongroyongan da1am upaya pengurangan resiko bencana; f. mengurangi dampak kejadian bencana. .. ·,. BABm ORGANJSASIPELAKSANAAN Pasal 5 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana adalah perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penanggulangan bencana, perlu dibentuk Tim Relawan Tanggap Bencana Berbasis Masyarakat di tingkat desa/kelurahan. (3) Pengurus dan anggota tim dimaksud terdiri dari masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh agama, dan pemuda yang memiliki kepedulian dan rasa keterpanggilan terhadap penanggulangan bencana di daerahnya. BAB IV PERAN MASYARAKAT Pasal 6 ( 1) Peran masyarakat pra bencana : a. berpartisipasi dalam pembuatan analisis resiko bencana; b. melakukan penelitian terkait kebencanaan; c. melakukan upaya pencegahan bencana; d. bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi; e. mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana; f. bekerjasama mewujudkan kampong siaga. (2l Peran masyarakat saat bencana: a. memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait; b. melakukan evakuasi mandiri; c. melakukan kaji cepat dampak bencana; d. berpartisipasi dalam merespon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. (3) Peran masyarakat pasca bencana : a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. .�. I "I Pasal 7 (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. · {2) Kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. BABV RAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 8 " .. ' (1) Hak masyarakat: a. mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan; c. mendapatkan informasi secara tertulis / lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri sendiri dan komunitasnya; f. melakukan pengawasan; g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana); h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi. (2) Kewajiban masyarakat : a. meminimalisir potensi terjadinya dampak bencana diwilayah lingkup terkecil yaitu di Desa mereka tinggal berupa pembuatan tanggul dan pembersihan aliran sungai dari potongan kayu dan bambu atau benda - benda lainnya yang ada dalam sungai yang dapat memicu terhambatnya aliran air secara kontinyu melalui kegiatan gotong royong; b. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis; c. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; e. memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana. l BAB VI • KOORDINASI Pasal9 ( 1) Koordinasi penanggulangan bencana baik itu pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke tingkat pemerintah Kabupaten. (2) Koordinasi penanggulangan bencana bertujuan : a. menghindari penumpukan kegiatan/bantuan pada pra bencana, tanggap darurat maupun pemulihan. b. menjamin cakupan area kegiatan/bantuan pra bencana, tanggap darurat maupun pemulihan; c. mempercepat penyelenggaraan kegiatan pada pra bencana dan pemulihan atau pengiriman bantuan pada tanggap darurat; d. memastikan penggunaan fasilitas secara efisien pada setiap tahap penanggulangan bencana; e. mengetahui prioritas kebutuhan yang harus didahulukan. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 28 Tahun 2017

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017.pdf

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOM.OR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Sentral Watampone sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kab. Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian; b. bahwa dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.?009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang - Un dang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang - Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ' Menetapkan -2- telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Oaerah Ka bu paten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lTambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);
PERATURAN BUPATJ TElfTAlfG PERUBAHAN TARJF RETRJBUSI PELAYANA!f PASAR PAI>A PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOMOR 2 TAHUR 2011 TENTAlfG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB! KETENTUA!f UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adaJah Kabupaten Bone. 2. Pemerinta.h Oaerah adalah Pemerinta.h Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sadan Pendapatan Oaerah .adalah Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bone. 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Lods dan atau Kios dan bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerfl.h dan khusus disediakan untuk pedagang. .3. 6 ' . Kios adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah dari lantai sampai ke langit - langit/atap disediakan pintu dan dapat ditutup/dikunci. 7. Lods adalah bagian dari pasar a tau kalangan untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampa.i ke langit- langit/atap. 8. Pelataran adalah bagian dari pasar atau kalangan lainnya yang digunakan untuk tempat jualan yang tidal< tennasuk Kios dan Lods. 9. Retribusi Pelayanan Pasa.r adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. BABil BESARAN TARIF Pasa12 Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasa.r sebagaimana tercantum dalam PaS8.l 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pau.13 Standar ukuran Kios dan Lods adalah sebagai berikut ; Kios 2 x 3 m2 sampai 3 x 4 m2 - Lods I,Sx2m 2 sampai 2x2m 2 Pasal4 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah dengan struktur dan beaamya tarif sebagai berikut : -4- ••• ... - , JEJl'lB OBJEK TAJUF RST1UBU91 -OUT� ' ........ =· r. ..._ '""'"' ... Kioa; p.3.500,· /m' /bulan p.3.500,·/m' /buLan Watampone Lods; p.J.OOO,·/m'/bu1- p.3.000,-/m' /bulan . Penggunu.n pelatanut p. 1.000,·/m'/h.an pasar p.1.000,-/m'/han pasar Ki<>• dan Loda yana p. 1.000,·/m'/bulan p.1.000,-/m' fbulan t - cm - pat/- .....,al y,u,g melebihl balQ yang telah d.itentukan. . ,. di Luar Paar Kioa; p. 30.000,·/pctalc/bulan p. 30.000,-/pcUlk/bulan kntral Watampone b. Loda; p. 25.000,-fpeWl/bulan p. 2$.000,·/petalc/bulan � melakv.kM . Penggunun Pelatarm. , . l.000,-/m'/luui .,uar ,. 1.000,·/m'/hari puar cpl.an paear • IGos ""' ..... ,..,, ,. l.000,-/m'/hari p....,. ,. 1.250,·/m'/h..-i pa...- -- mcnggunakan tempat/areal ,_ melebllu .. - '"" telah ditentukoin. a. - di 1.u .... Pua, ... Kios: p.11!..000,-/petak/bulan p. 25 .000,·/petak/bulan i..n1n11. w .. 1.amporu, e. Lods; p.12.000,-/petak/hari puu p. 15.000,-/petak/bulN> .. mclaltukan . Penggunaan Pelataran p. 1.000,·/m'/hari puar , . 1.000,·/m'/hari paar eptan - . "'" .... ..... >M• p. 1.000,-/m'/h.,;.,.... p- 1.250,-/m' /bulan '""" jBdwal • menggunakan pai 12 kali pasar tempat/.....,al >M• ietillp bulan melebihi ... - , = , tel.oh d.itmtukan •• "'""' ,- Kkl•: p. 25.000,-/petalc/bulan p. 25.000,·/pe<ak/bulan ...., """ b. Lod•; p. 12.000,-/pe<ak/bulan p. IS.OOO,·/petalc/b11lan P<engg11nun Pelataran ,. 1.000,-/m'/hAri puar ,. 1.000,-/m'/hAri puar . Kios - .... ,_ ,. l .000,-/ m' /ban pa3IIU' ,. I 250,·/m'/luui paar m"""""""" tempat/an,al ,.,. m�lebihi ... _ >M• telsb ditentwtlln s. ,,...,,..,,,... . Rad>11s 200M dni pa5t1t ""ntral : • "'°' p. 15.000,- /pe<ak/bulan p. 15.000,-/pe<ak/bulan b. Jongko - Jonpo ,. 500,· /m'/.,.; � p. 500,· /m'/bui paoar Radi11• 200 M dui pUIU' di !11ar puar ""ntr-.1 : a. K10s p. 10.000,· /petak/bulan p. 10.000,- /petakjbulan b. Jongko- Jongl<o ,. 250,· /m'/bui pasar ,. 250,- /m'/luui pasa,- . I -5- BAB III PBNUTUP PasalS Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' Panl 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Kode Bidang Dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 28 Tahun 2017.pdf

apbd - PEDOMAN KODE BIDANG DAN KEGIATAN DAN KODE REKENING PENYUSUNAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No. 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Bidang Dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Penndapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kode bidang, kegiatan dan kode rekening penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT