Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 20, jdih.atrbpn.go.id : Tahun 2015 Tahun 2015 No 1852 Hlm 5
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2021
Permen Agraria/Kepala BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 20, BN.2020/No. 1138, peraturan.go.id: 25 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Bataguh
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasa 1 9 pada ayat (3)· Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil
penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan Serita Acara Kesepakatan Bersama
Antara Kecamatan Kapuas Hilir dengan Kecamatan Bataguh
Ten tang Batas Kecamatan Tanggal 7 Maret 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016
Batas Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir meliputi :
a. Batas Utara : Kecamatan Pulau Petak
b. Batas Barat : Kecamatan Selat dan Kecamatan Pulau Petak
c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Timur dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
d. Batas Selatan : Kecamatan Bataguh dan Kecamatan Kapuas Timur
Batas Wilayah Kecamatan Bataguh meliputi :
a. Batas Utara : Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Selat
b. Batas Barat : Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
c. Batas Timur : Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Kapuas Timur
d. Batas Selatan : Kecamatan Kapuas Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
5 halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 20, BN 2018,No 111, atrbpn.go.id : 8 Hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 64001
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sumur Resapan
ABSTRAK:
a. bahwa upaya untuk memanfaatkan air hujan, mengurangi limpasan air dan melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan dan penampungan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, menyimpan dan meresapkan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah;
b. bahwa meningkatnya jumlah pembangunan gedung baik di atas maupun di bawah tanah telah mengurangi resapan air hujan ke dalam tanah dan volume akuifer yang dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan;
c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembuatan Sumur Resapan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sumur Resapan;
UU No. 28 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2008; Permen LH No. 12 Tahun 2009; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2012; Pergub No. 21 Tahun 2006; Pergub No. 69 Tahun 2009; Pergub No. 87 Tahun 2009; Pergub No. 118 Tahun 2009; Pergub No. 122 Tahun 2009; Pergub No. 123 Tahun 2009; Pergub No 139 Tahun 2009; Pergub No. 165 Tahun 2009; Pergub No 168 Tahun 2009; Pergub No. 38 Tahun 2012; Pergub No. 129 Tahun 2012; Pergub No. 162 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai optimalisasi pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat dan Pemerintah yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi Iimpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat mengurangi timbulnya genangan dan banjir dan sekaligus dapat dimanfaatkan pada musim kemarau
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Mencabut Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2021 tentang Pembuatan Sumur Resapan
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2022
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KAB. BOYOLALI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2022/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017
dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta dalam
rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali yang lebih
transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu mengatur
pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis
lengkap;
b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali sudah tidak
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan,
utamanya terkait pengelolaan pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Jenis Kegiatan; Pembiayaan; Mekanisme Pembayaran; Tim Percepatan PTSL; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Undang-undang (UU) tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1961.
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Onteigeningsordonnantie (Staatsblad
1920 Nomor 574), sebagai yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dicabut
kembali.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2008/No. Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai; bahwa guna terwujudnya keteraturan penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, maka sesuai
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, penataan ruang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang hijau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purworejo;
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;
Perat uran Ment eri Dal am Negeri Nomor 1 Tahun
2008; Keput usan Ment eri Dal am Negeri Nomor 147 Tahun
2004; Perat uran Daerah Kabupat en Pur worej o Nomor 23
Tahun 2000; Perat uran Daerah Kabupat en Purworej o Nomor 4
Tahun 2008; Perat uran Bupat i Purworej o Nomor 22 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, fungsi dan manfaat, jenis RTHKP, penataan RTHKP, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dna pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2008.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
