Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 5A ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2011, Perbup No.54 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretraiat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai gaji direksi, penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, akan tetapi penghasilan tertinggi pegawai yang menjadi dasar dalam penentuan gaji Direktur Utama telah terlampaui sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, besaran gaji Direksi, uang jasa Dewan Pengawas dan honorarium Sekretariat Dewan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Sinergisitas Kinerja Camat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Kinerja Camat dalam
rangka melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan,
perlu dilakukan evaluasi/penilaian kinerja Camat di
Kabupaten Tanah Laut;
bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tanah
Laut berinteraksi dan optimalisasi pelaksanaan misi
Kabupaten di tingkat Kecamatan maka perlu dilakukan
penilaian daya dukung Kecamatan terhadap pencapaian
dimaksud berdasarkan indikator perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Indikator dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Sinergisitas
Kinerja Camat;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun
2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2018 ;
Peraturan Bupati Tentang Indikator dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Sinergisitas Kinerja Camat, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 02 Tahun 2004; Permenkominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009; Permenkominfo Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010; Permenkominfo Nomor 27/PER/M/KOMINFO/12/2010;
Perbup Tanah Bumbu Nomor 46 tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Penyesuaian Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasa
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014.
Peraturab Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketntuan Umum, BAB II Pemungutan Retribusi, BAB III Pembayaran Retribusi, BAB IV Angsuran Atau Penundaan Pembayaran, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017 -2021
ABSTRAK:
untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan di daerah, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Nunukan dan untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi, perlu dilaksanakan Rencana aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian universal acces Tahun 2019 bidang Air Bersih dan Sanitasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Tahun 2017 – 2021
UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2017-2021 adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar (universal acces). RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar(universal acces).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi, 3. Tugas dan Fungsi, 4. Tata Kerja, 5. Ketentuan Peralihan, 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012-2032;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2020; menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); Dalam hal Pengelompokan Program dan Kegiatan pada masing-masing OPD akan disesuaikan apabila terdapat Perubahan Struktur OPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2019
PENJABARAN - PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - DAERAH - KABUpatEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres RI No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kab. Tanjung Jabung Barat No. 15 Tahun 2019; Perbup No. 49 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
5 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial
Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan
Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Sosial Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016; Perbup Kab. Paser No.45 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Panti Wreda Bulau Sayang Janju, Tata Kerja, Kepegawaian, Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan Bupati Paser Nomor
12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 12)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
