Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Operasi Beras Murah Di Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.07 /2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian subsidi harga sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan operasi beras murah di Kota Palembang;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 18 Tahun 2012; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022; Peraturan Walikota No 4 7 Tahun 2022; Peraturan Walikota No 69 Tahun 2022; Peraturan Walikota No 75 Tahun 2022.
Dalam Peraturan ini mengatur definisi Operasi Beras Murah yang selanjutnya disingkat OBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha/ pelaku usaha untuk menekan angka inflasi dengan memberikan subsidi beras yang dilakukan melalui sistem penjualan secara langsung ke masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, pelaksanaan, sasaran dan kuota, jenis beras, besaran subsidi dan penetapan harga, penyediaan, distribusi dan pembelian beras, mekanisme belanja subsidi, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
8 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD Tahun 2022 Nomor 271
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2022-2023
ABSTRAK:
bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa pemerintah daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarus utamakan hak-hak Anak melalui pengintegrasian program perlindungan dan kesejahteraan Anak ke dalam program pembangunan kota, kecamatan, kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan Anak.
UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Kepres No. 36 Tahun 1990; lnstruksi Presiden No. 2 Tahun 1989; lnstruksi Presiden No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permeneg Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008; Permeneg Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak Bab III Kebijakan dan Sasaran Bab IV Kelembagaan Bab V Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022
kota batam tahun 2023 - rencana kerja pemerintah daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 942
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.81 Tahun 2022; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam peraturan wali kota batam ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 74 Tahun 2022
PERWALI Kota Serang No. 58 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 270
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, hasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; bahwa untuk keseragaman format sistematika sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Serang dan setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan petunjuk teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenri PAN No. PER/O9/M.PAN/5/2007 ; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Unit Kerja; Bab III Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; Bab IV Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; Bab V Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Bab VI Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan ini Mencabut Peraturan Wali Kota Serang Nomor 58 Tahun 2017
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD Tahun 2022 Nomor 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen KBPPN No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Pergub No. 3 Tahun 2022; Pergub No. 8 Tahun 2022; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022.
Materi pokok : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 4232 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD Tahun 2022 Nomor 264
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Namenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2017; Pergub No. 3 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2021
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Bab II; Penghapusan Pasal 6 ayat (2) Bab IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 67 Tahun 2022
roadmap - penguatan - sistem - inovasi - daerah - kota - cirebon - tahun - 2023 - - - 2026
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 – 2026
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, diamanatkan Wali Kota menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Informasi Daerah yang tercantum dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cirebon Tahun 2023-2026.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2022; Perwal Kota Cirebon No. 15 Tahun 2016; Perwal Kota Cirebon No. 41 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 2 Tahun 2019; Perwal Kota Cirebon No. 10 Tahun 2018; Perwal Kota Cirebon No. 35 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 35 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Isi dan Uraian Roadmap, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2022/NO.63, LL KOTA PONTIANAK : 8 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
3 Halaman dan 5 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
