Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 288
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menegaskan bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD
perlu menyusun Analisis Standar Belanja (ASB).;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk. I I . Di Sulawesi Tenggara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan dan
seterusnya Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhit
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 146);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk
hukum daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III KOMPONEN ASB
BAB IV JENIS ASB
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2021
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bandung No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah :
PERWALI Kota Bandung No. 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan , Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2017
PERWALI Kota Banjar No. 61 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka pelaksanaan perjalanan dinas harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017;
Perbup Magetan Nomor 6 Tahun 2021.
Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga seluruhnya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021
PERUbAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAn KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk rangka tertib administrasi pengelolaan dana pengembangan kelurahan, pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.33 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Permendagri No.130 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di
Lingkungan Pemerintah Kola. Gorontalo (Berita Daerah KotaGorontalo Tahun 2020 Nomor 2).
Dalam Peraturan ini diatur tentang Alokasi DPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan DPK dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan Program di tingkat kelurahan yang meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah; program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayansin publik; program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 39 Tahun 2013
ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PENYUSUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analiasa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PENYUSUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Analisa Standar Belanja, Tata Cara Penerapan Analisa Standar Belanja, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
