STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya Umum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis-jenis analisis standar belanja; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap permohonan proses pemilihan penyedia barang dan jasa di Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan; dan
SOP Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa penyertaan modal dan/atau hibah, kas internal Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan beberapa sumber anggaran pendapatan belanja. Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah yang tertib dan memenuhi prinsip pengadaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas, perlu
pedoman pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 93 ayat (2) tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Etika Pengadaan Barang/Jasa; Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Peralihan' Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan
dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di
Kabupaten Sragen serta mengantisipasi berbagai bentuk
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya
peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan
pencegahan dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan
Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,
kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang
dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu diatur pedoman pelaksanaan kewaspadaan
dini masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
Bab II Tugas dan Tanggung Jawab
Bab III Tim Kewaspadaan DIni dan Pemerintah Daerah
Bab IV Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik di kalurahan, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi
publik kalurahan yang partisipatif terhadap peran serta masyarakat kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013,dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018,
Materi pokok: Pengelolaan Informasi Publik Kalurahan, Tim Pertimbangan, Layanan Informasi Publik Kalurahan, Jenis Permohonan, Persyaratan, dan Prosedur.Pengajuan Keberatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran : 17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
