Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.389 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 165/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Mengubah
  1. PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Download file:
PMK Nomor 51 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 51/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
  2. PMK No. 165/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Download file:
PMK Nomor 15 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PMK Nomor 42 Tahun 2009.pdf
PMK Nomor 42 Tahun 2009-Lampiran I.pdf
PMK Nomor 42 Tahun 2009-Lampiran II.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 51/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
  2. PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
Download file:
PMK Nomor 165 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Diubah dengan
  1. PMK No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Download file:
PMK Nomor 156 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Download file:
22 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenkumham Nomor M.08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga, Nama, Lambang Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Download file:
18 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Mencabut
  1. Permenkumham No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
  2. Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
Download file:
Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/012/VIII/1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah dan Surat Keputusan Nomor SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/012/VIII/1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
  2. Surat Keputusan Nomor SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah
Download file:
Permenhan Nomor 11 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan