Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.817 peraturan dalam 0,071 detik

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU Nomor 1 Tahun 1957
Download file:
UU Darurat Nomor 6 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 3 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 2 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Tanjungbalai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Binjai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Darurat Nomor 9 Tahun 1956.pdf
UU Darurat Nomor 9 Tahun 1956_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sibolga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pematangsiantar dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Medan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Darurat Nomor 8 Tahun 1956.pdf
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pidie dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Nias dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Simalungun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Labuhanbatu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Asahan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Deli Serdang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karo dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Barat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956.pdf
Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan