Logo
Login

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
7
Bentuk
Undang-undang Darurat
Bentuk Singkat
UUDrt
Tahun
1956
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
07 November 1956
Tanggal Pengundangan
24 November 1956
Tanggal Berlaku
24 November 1956
Sumber
LN. 1956 No. 58, LL SETNEG : 11 HLM
Subjek
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 6471 kali

FILE-FILE PERATURAN

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. UU No. 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pidie dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Nias dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Simalungun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Labuhanbatu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Asahan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Deli Serdang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karo dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Selatan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Barat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Utara dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan