PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.04/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat
Mencabut
  1. PMK No. 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perekonomian
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 234/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama
  2. PMK No. 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 Tentang Sistem Dealer Utama
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.08/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perekonomian Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 107/PMK.08/2022 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
Mencabut
  1. PMK No. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.011/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perekonomian
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.08/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri,
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.08/2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perekonomian Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan