Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017, akses informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan dokumentasi, Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, kelembagaan pejabat pengeola informasi dan dokumentasi, kelengkapan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP Pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, pembinaan dan pengendalian PLID, keberatan dan sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Transportasi Berbasis Area Traffic Control System
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan program Smart
Regency Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang
transportasi, salah satunya dapat dilakukan melalui
manajemen transportasi berbasis Area Traffic Control
System; Bahwa agar manajemen transportasi berbasis Area
Traffic Control System berjalan sesuai dengan
perencanaan perlu disusun pedoman pelaksanaannya
dalam peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.2343/KP.108/DRJD/2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Perangkat ATCS, Operasional ATCS, Pengawasan ATCS, Pemanfaatan Data ATCS, Koordinasi Pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan Informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 27 /PER/M.KOMINFO/ 12/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Bupati Flores Timur 19 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Pelayanan Minimal; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2017
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERBUP Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Tata Ruang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan program Smart Regency Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang
pelayanan pemanfaatan ruang perlu didukung dengan pengembangan layanan kepada masyarakat melalui
sistem informasi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Manfaat SITARU, Layanan SITARU, Pengembangan SITARU, Pemeliharaan SITARU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2017
PENDAYAGUNAAN- TEKNOLOGI INFORMASI- DAN KOMUNIKASI- DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, LD.2017/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik dan kineija pemerintah; meningkatkan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-govemment dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance);
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 6 Tahun 2003 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009 ; UU No. 43 Tahun 2009 ; UU No. 23 Tahun 2014 , sebagiamana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 61 Tahun 2010 ; PP No. 82 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 29 Tahun 2010 ; Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2010 ; Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 ; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasidalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Bone Bolango, juga termasuk didalamnya mengatur tentang, tujuan, sasaran dan asas pendayagunaan teknologi informasi; pokok- pokok penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Isi Konten Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan elektronik government yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbukaan informasi publik, maka penggunaan situs website sebagai sarana media Pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat perlu dioptimalkan guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat yang informatif dan partisipatif, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik Negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disedikan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Isi Konten Situs Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Isi Konten Situs Web memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Situs website Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah daerah di internet yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis. Situs website induk dioperasionalkan oleh pengelola pada Perangkat Daerah Teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
