Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.252 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021

Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 28 Tahun 2023 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

Download :
Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Kolut No.10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

komisi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali; b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar· dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tenga~ masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan . secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan : . Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,: . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia Nornor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ata'>. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunan Pestisida ; 8. Peraturan Atas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor: 829/Kpts/TP.2701l 985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian LabeI/Pupuk dan Pestisida; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/0T.2 J 0/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 8/Kpts/0T.21 0/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk AnOrganik; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/07.21 0/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 19. Permentan Nomor: 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk An-Organik; 20. Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Pendaftaran Pestisida; 21. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor : 57 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah; 24. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2020

Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 10-2020.pdf

Abstrak

CADANGAN PANGAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (9), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Nunukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Cadangan Pangan Oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraa Cadangan Pangan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 10 Tahun 2012

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Bombana No.10 Tahun 2012.pdf

Abstrak

kebutuhan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2012 /No. 10, LL 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting daiam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya srlbsidi pupuk; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untrk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nornor 3 Tahun 2011 perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huuf c pcrlu ncnctapkan Pcraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- I(etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan llewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 282$; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339): Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindruigan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Nonror 2478); 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa11); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomot i4- Tambahan Lembaran Negara Nomor a079); Pcraturan Pcrncrintah Nomor 38 Tahrur 2007 tcntzurg Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik indnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTl; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; I(eputusan ivlenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kepl9l2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/KptsiTR.260lll2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237lKpts/OT.2101412003 tentang Pedoman, Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239lKpts/OT.2101412003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 0l/IQts/SR.130ll/2006 tentang Rekomendasi dan pada padi sawah spesifik lokasi; Keputusan Menteri Pefianian Republik Indonesia l.lornor 456/Ifuts/OT.l60l7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nonror 4 5 6A(pts/OT .l 60 | 7 I 200 8 tentang Pembentukan Kelompok Kerj a Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; Perahnan Menteri Pertanian Nomor 02EertIII{.A60i212/20A6 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2I|M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; Perafuran Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12l20i I tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (ffE'f) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; Peraturan Gubemur Sulalvesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi trntuk Sektor Pertanian'Iahun Anggaran 2012; Perahran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagimana telatr diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (I{ET) Pupuk Bersubsidi untuk Seltor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM PERLINTUKKAN BAB II PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
13 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2006

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Download :
10_th_2006_ttg_ret_RPH-sign.pdf

Abstrak

retribusi-rumah-potong-hewan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya serta dalam rangka penyesuaian terhadap obyek dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987.
Peraturan ini mengatur tentang Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, memotong hewan, dan pemeriksaan daging dan kulit di Rumah Potong Hewan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2006.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusl Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_10_2019-min.pdf

Abstrak

tata-cara-insentif-pemungutan-retribusi-daerah-pertanian

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusl Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; b. bahwa untu.k kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 10 Tahun 2013

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten SIntang

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

PERTANIAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/NO.10, LL KAB. SINTANG: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten SIntang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem cadangan pangan Nasional ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1996, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.68 Tahun 2002, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permentan No.65/Permentan/OT.140/12/2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup No.49 Tahun 2008 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Pendanaan, Organisasi Pelaksanaan, Kualitas Beras, Mekanisme Penyaluran, Pelaporan Dan Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2010

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup No 10 Tahun 2010 ocr.pdf

Abstrak

het-pupuk

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.12, LL KAB. SEKADAU: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalarn rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan bahwa untuk peningkatan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007; PeraturanMenteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.2 I 0/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008; Keputusan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2004
Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2010.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2013

Penunjukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

penunjukan dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten gorontalo utara sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten gorontalo utara

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.7 Tahun 1996; UU No.38 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.68 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang penunjukan dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten Gorontalo utara sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembiayaan, prosedur penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2019

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
PERWALI NOMOR 10 TAHUN 2019 UPT TPI ikan.pdf

Abstrak

teknis tempat pelelangan ikan pada dinas ketahanan pangan, perikanan, dan pertanian-pembentukan-kedudukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2019 NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan' Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO.12 Tahun 2017; PERDA NO.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA NO.5 Tahun 2018
Susunan organisasi UPP TPI terdiri atas: a. Kepala UPT TPI; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara pada UPT TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT TPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam hal pengelolaan tempat pelelangan ikan pada Dinas. Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dalam lingkungan UPT TPI dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT TPI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
16 hlm. 1 lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.