KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - SETDA
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD 2022/49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah ditetapkan dengan Perwal No.8 Tahun 2021, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, bagan struktur organisasi sekretariat daerah, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
46 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 49 Tahun 2010
tugas pokok dan fungsi kantor kecAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan atinggola kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 9 - 2022 - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DINAS - KESEHATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2022/49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa pada dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan Puskesmas bekerja secara profesional dan telah diatur dalam Perbup No.9 Tahun 2022, namun belum memenuhi kesesuaian materi muatan sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022; Perbup No.9 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 21, menyisipkan 1 bagian yakni bagian Kesepuluh A di antara bagian kesembilan dan bagian kesepuluh, serta menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 21A di antara Pasal 21 dan Pasal 22
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 49 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Magelang No. 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
sotk dan tata kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jenjang jabatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2009 dicabut.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bandung No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional, dilakukan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi serta pencarian talenta, guna mengakselerasi pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pergub Nomor 72 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu peninjauan kembali. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diperlukan untuk menata kembali kebutuhan PNS, menempatkan PNS sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan minat kerja pegawai, menjamin ketersediaan pegawai untuk pengisian jabatan-jabatan kritikal, dan melaksanakan fasilitasi administrasi mutasi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permen PANRB No.38 Tahun 2017; Permen PANRB No.41 Tahun 2018; Permendagri No.58 Tahun 2019; Permen PANRB No.1 Tahun 2020; Permen PANRB No.3 Tahun 2020; Permen PANRB No.62 Tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No.37 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019; Pergub No.58 Tahun 2018; Pergub No.46 Tahun 2018; Pergub No.56 Tahun 2020; Pergub No.69 Tahun 2020; Pergub No.10 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan mutasi PNS, pengendalian dan evaluasi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemberian penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 76 Tahun 2021; PermenPANRB No. 34 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; PerkeBKN No. 44 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan usulan tanda kehormatan, tata cara pengajuan usul, penyerahan dan pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya satya, TP2TKSKS, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui Program Pendidikan Non Formal Kejar Paket B dan Paket C di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1)
huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka semua Pegawai Negeri
Sipil diwajibkan memiliki ijazah paling rendah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas atau setara sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka bagi Pegawai
Negeri Sipil yang masih berpendidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama agar meningkatkan
kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti pendidikan non
formal melalui program kejar paket B dan paket C ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Non Formal
Kejar Paket B Dan Paket C Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendidikan non formal, bantuan pendidikan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2021
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan
Peraturan Daerah secara maksimal guna membangun
kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah (Perda)
UU No.8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 2002, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.43 tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2019, PERDA No.6 Tahun 2020, PERDA No.4 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Sekretariat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
