PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Buparti Karo Nomor 800/3004/BPBD/2018 menyatakan pada tanggal 12 - 13 Agustus 2018 terjadi bencana puting beliung di kawasan relokasi siosar; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) a. Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahuhn 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Peranggungjawaban Belanja Tidak Terduga, bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diaharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; Berdasarkan ketentuan pada angka V.19 huruf (d) Lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018, kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan/ Belanja PPKD.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018.
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
babwa untuk menindaklanjuti peralihan status
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan,
perlu diatur mengenai status, pemanfaatan dan
peruntukan rekening bank yang dikelola; bahwa dalam Peraturan Bupati Banjamegara Nomor
23 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan La.boratorium Kesehatan belum
mengatur penggunaan rekening bank yang dikelola
oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
menggunakan rekening bank yang dikelola oleh
Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerab Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dima.ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peru bahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23
Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 39A Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2017
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 35 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023,
serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan
yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan dengan proses penganggaran pembangunan yang
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 38 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
bahwa untuk penyelarasan kegiatan Nagari dengan program prioritas kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk:
a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah.
b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh ADN;
c. menyelaraskan prioritas kegiatan Nagari dengan prioritas program Daerah; dan
d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Angaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka dipandang perlu mengalokasikan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) setiap Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008PP No.17 Tahun 2018, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Provinsi Kalbar No.10 Tahun 2014, Perda Prov Kalbal No.3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perhitungan Pagu PIK Kecamatan; Penetapan PIK Kecamatan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2020
peubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 19 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan pengumutan pajak restoran
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2020/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun sebagaimana telah diubah Nomor 9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomro 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengumutan Pajak Restoran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTHA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD 1945 ;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kai diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 8 Tahun 2006;PP No 43 Tahun 2014;ebagaimana telah beberapa kai diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2019;Permenadagri No 77 Tahun 2020;Perda NO 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda No 1 Tahun 2017;Perda No 4 Tahun 2021
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Sifat Bantuan Keuangan ,Mekanisme pembarian bantuan keuangan ,Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan ,pengelolaan,Tugas dan Tanggung jawab SKPD terkait dan penerima bantuan keuangan ,Pembinaan dan pengawasan ,Kerugian Negara,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
14 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
