Peraturan Menag No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Mencabut :
Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.
Untuk melaksanakan tugas urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Dinas mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
i. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
16 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalisasikan penggunaan kekayaan daerah, perlu meninjau kembali tarif pemakaian kekayaan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup tarif retribusi kekayaan daerah beserta dengan tata cara pembayaran pemakaiakn kekayaan daerah yang berbentuk tanah dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 63 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 64 Tahun 2015
REWARD ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014 DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Reward Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Berbasis Akrual Tahun 2014 Dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka hasil kinerja capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan berbasis Akrual tahun 2014 diberikan reward kepada penyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun2014, Perwali No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penerima Reward Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Berbasis Akrual Tahun 2014 Dengan Capaian Wajar Tanpa Pengecualian, Tugas Penerima Reward, Pemberian Reward, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan Alokasi Dana Desa dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 ten tang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu diubah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6, Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
