Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 khususnya dalam keterangan perjalanan dinas dalam negeri maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 87 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 pada Keterangan Perjalanan Dinas’Dalam Negeri diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Infromasi Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mensinergikan data pada sistem informasi desa yang berperan penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian dalam penyusunan perencanaan oleh Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, perlu menyusun Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal; bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai pedoman penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 411.3/675/Dispermasdes tanggal 29 April 2019 Perihal Mohon Koreksi dan Pengesahan, maka Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penerapan SID, sarana dan prasarana, jenis data dalam penerapan SID, tim pengelola SID, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat kabupaten, perlu disusun standar biaya pemerintah kabupaten tahun anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Standar Biaya Pemerintah Kabupaten; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2019.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2019
dprd - STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang belanja rumah tangga, pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Implementasi Strategi Satu Wilayah Penjamin Atau One Region One Offtaker
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan partisipasi pemilik lahan pertanian dalam Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Sukabumi melalui Implementasi Strategi Satu Wilayah Satu Penjamin atau One Region One Offtaker.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Umum Implementasi Strategi Satu Wilayah Satu Penjamin atau One Region One Offtaker. Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016
(1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ketat, terbatas, dan rahasia.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e. informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ada aturan tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Kepmenkes No.361 Tahun 2006; Permenkes No.12 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 2014.
Remunerasi adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam membentuk uang selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan karyawan, dan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: Permendagri No.13 Tahun 2006.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang dapat dilakasanakan dengan tertib serta pengelolaanya dilaksanakan sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan kesepahaman dalam pelaksanaan APBD, perlu diatur secara komprehensif dan menyeluruh bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No12 Th 2011; UU No 30 Th 2014; PP No 109 Th 2000; PP No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2012; PP No 58 Th 2005; PP No 71 Th 2010; Perpres No 71 Th 2012 yg telah diubah dh Perpres No 148 Th 2015; Perpres No 54 Th 2010 yg telah diubah dg Perpres 4 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Permendagri No 55 Th 2008; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kota Serang No 2 Th 2014; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
Perubahan Atas Lampiran Peraturan walikota Nomor 74 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Serang Nomor 74 Tahun 2017.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah yang akuntabilitas dan alat bukti yang sah yang berdasarkan suatu sistem agar terpenuhnya persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perbup Lebong tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemkab Lebong.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 39 Th 2003;
3. UU No 43 Th 2009;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 28 Th 2012;
6. Permendagri No 78 Th 2012;
7. Permendagri No 80 Th 2015;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 19 Th 2011;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 17 Th 2012;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 02 Th 2014;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 37 Th 2016;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 09 Th 2018;
13. Perda Kab Lebong No 10 Th 2016;
14. Perbup Lebong No 36 Th 2016; dan
15. Perbup Lebong No 37 Th 2017.
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemkab Lebong; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 201 7 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan standar harga satuan dasar Bidang Pekerjaan Umum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Aggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati ini mengatur tentang standarisasi harga satuan dasar bidang pekerjaan umum pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
