Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 11.148 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah

Download file:

Permendikbud Nomor 48 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah

Download file:

Permendikbud Nomor 47 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Tugas Unit Kerja Dl Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Dl Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Download file:

Permendikbud Nomor 39 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Download file:

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mencabut

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Download file:

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Statuta Universitas Pertahanan

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbudriset No. 42 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pertahanan

Download file:

Permendikbud_No_9_Tahun_2014.pdf

Statuta - Universitas Pertahanan

2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 9, BN 2014 (157)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Pertahanan

ABSTRAK:

hwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pertahanan, perlu menetapkan Statuta Universitas Pertahanan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2010; Perpres Nomor 47 Tahun 2009; Perpres Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2013; Perpres Nomor 5 Tahun 2011; Kepres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 60/P Tahun 2013; Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008; Permendikbud Nomor 45 Tahun 2012; Permendiknas Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai identitas; visi, misi, tujuan, dan rencana arah pengembangan; organisasi; tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan senat, rektor, dewan pengawas, satuan pengawasan, dan dewan pertimbangan; sistem pengendalian dan pengawasan internal; sistem penjaminan mutu internal; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; gelar dan penghargaan; dosen dan tenaga pendidikan; mahasiswa dan alumni; kerja sama; sarana dan prasarana; pembiayaan; dan akreditasi Universitas Pertahanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014.
31 hlm

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Download file:

Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_2_TAHUN_2014.pdf

MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 2, BN 2015 (916); 11 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 3 Tahun 1992 tantang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 24 Tahun 2011 tantang BPJS; PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Kepres No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana; Sifat dan Komposisi Penyaluran; Beban Operasional; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyusunan dan Pengesahan RKAT dan LK Tahunan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
11 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_1_TAHUN_2014.pdf

TATA CARA - PENGAWASAN - PEMERIKSAAN - KEPATUHAN - PENYELENGGARAAN - PROGRAM - JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 1, BN 2014 (1886); 16 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai tugas, Fungsi dan Wewenang Petugas Pemeriksa; Hak dan Kewajiban Petugas Pemeriksa; Pengawasan dan Pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT