Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana mengamanahkan pengaturan ketentuan lebih lanjut atas pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
b. bahwa parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
c. bahwa dengan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang tentang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Huiu Sungai Tengah Nomor 49
Tahun 2016;
ETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKIP; PENETAPAN AREAL PARKIR DJTEPJJALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR; PENYELENGGARAAN PARKIR; KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA PETUGAS PARKIR; PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR; WILAYAH PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN DAN KECELAKAAN; KETENTUAN LARANGAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Prasarana Perdesaan Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
untuk Sarana Prasarana Perdesaan Di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, prosedur pemberian bantuan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa Standar Harga Satuan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Majene No. 11 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga satuan tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kendal No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2011 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural, dan tata kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2008 dicabut
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP Kab. Kendal No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Mencabut :
PERBUP Kab. Kendal No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2012 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah
Kabupaten Kendal, agar pelaksanaan penggunaan
pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal berjalan tepat sasaran, maka
penggunaan pakaian dinas perlu diatur kembali; bahwa penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004; Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 dicabut.
66 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentnag Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Tengha No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 39, BN.2018/NO.1227, PERMENPAN.Go.ID ; 24 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa kegiatan perdagangan/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja; bahwa untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu adanya pengaturan yang lebih dalam mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat mendorong terciptanya persaiangan usaha yang lebih sehat bagi berbagai jenis pasar yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah KOta Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Peklongn Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Bab V Perizinan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Bab VI Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Peran Serta Masyarakat
Bab X Sanksi Administratif
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 39 Tahun 2018
Tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 93 jayat (4) Peraturan Menteri Dalam Neger iNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah menyangkt analisis standar belanja; analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menilai kewajaran atas Anggaran Program/Kegiatan yang diajukan Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana;
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undangi-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-pJndang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturaiji Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturaln Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturajti Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011; Peraturaln Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016
PERATURAN INI BERISIKAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETUNTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. MUATAN ASB 4. KETElNTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
