Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR
ABSTRAK:
a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar dan pengawasan terhadap peredaran pangan segar di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa untuk menjamin mutu produk pangan segar yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembinaan
Bab III Pengawasan
Bab IV Registrasi dan Sertifikasi
Bab V Peran Serta Masyarakat
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 5 Hlm dan 1 Hlm lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17
Tahun 2019 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun
2019 tentang Izin Lokasi, maka pengaturan perizinan
pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perizinan Pemanfaatan Ruang, perlu disederhanakan agar
mampu meningkatkan investasi dan penanaman modal di
Kabupaten Bantul
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018.
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : Izin Lokasi dan
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); kewajiban izin; Tata cara penerbitan izin lokasi dan IPPT; pembinaan dan pengawasan; penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang; Larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA
MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA
HARI JADI KOTA SURABAYA KE-728
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, Jdih.Atrbpn /BN Tahun 2016 No 344 Hlm 5
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Uraian Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD No 18 tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa tanah merupakan salah satu komoditas penting
dalam kehidupan masyarakat, sehingga penguasaan
dan penggunaannya harus disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara banyak
terjadi sengketa akibat penguasaan tanah yang
tumpang tindih dan tidak adanya alas hak yang sah
dalam penguasaannya;
c. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan penguasaan
tanah secara tidak sah oleh masyarakat dan untuk
mendorong masyarakat mendaftarkan tanahnya secara
sah, diperlukan suatu landasan hukum melalui upaya
penerbitan izin membuka tanah
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka
Tanah Negara;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU no 7 tahun 2002; UU NO 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no 9 tahun 2015;
Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Pemberian IMTN diselenggarakan berdasarkan asas :
a. Keterbukaan;
b. Partisipatif;
c. Bertanggung gugat;
d. Pembangunan berkelanjutan; dan
e. Kepentingan umum.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menjamin tertibnya administrasi pertanahan;
b. mengadakan inventarisasi atas tanah, pemilik dan luas tanah yang terdapat
di Desa/Kelurahan, yang dikuasai atau digunakan oleh seseorang/badan hukum dan masih berstatus Tanah Negara;
c. mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa tanah sebagai salah satu sumber kerawanan sosial;
d. memberikan keseragaman dalam bentuk dan format IMTN;
e. salah satu upaya untuk mencegah masalah tanah terlantar yang ada di Desa/Kelurahan setempat;
f. menyediakan kemudahan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai tanah yang sudah teregisterasi;
g. mengurangi/mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda; dan
h. sebagai data/bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
Subjek dalam penerbitan IMTN adalah orang/badan hukum yang telah menggunakan Tanah Negara dengan itikad baik.
Pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan melalui Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah, dan Pertanahan atau sebutan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Permen Agraria/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
Mencabut sebagian :
Permen Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Mencabut ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Pemberian, Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN.2021/No.1202, https://jdih.atrbpn.go.id: 142 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha NegaraAgraria, Pertanahan, Tata RuangStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan
Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi
Tenggara
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN.2020/No. 1107, peraturan.go.id: 8 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
