IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Pemberian IMTN diselenggarakan berdasarkan asas : a. Keterbukaan; b. Partisipatif; c. Bertanggung gugat; d. Pembangunan berkelanjutan; dan e. Kepentingan umum. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjamin tertibnya administrasi pertanahan; b. mengadakan inventarisasi atas tanah, pemilik dan luas tanah yang terdapat di Desa/Kelurahan, yang dikuasai atau digunakan oleh seseorang/badan hukum dan masih berstatus Tanah Negara; c. mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa tanah sebagai salah satu sumber kerawanan sosial; d. memberikan keseragaman dalam bentuk dan format IMTN; e. salah satu upaya untuk mencegah masalah tanah terlantar yang ada di Desa/Kelurahan setempat; f. menyediakan kemudahan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai tanah yang sudah teregisterasi; g. mengurangi/mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda; dan h. sebagai data/bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek dalam penerbitan IMTN adalah orang/badan hukum yang telah menggunakan Tanah Negara dengan itikad baik. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah, dan Pertanahan atau sebutan lainnya.