Pembentukan - Kantor Pertanahan - Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Buru Selatan - Provinsi Maluku - Kabupaten Konawe - Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
2024
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 17, BN 2024 (422); 6 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan
Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi
Tenggara
ABSTRAK: |
- bahwa dengan pembentukan daerah otonomi baruKabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Buru
Selatan di Provinsi Maluku, dan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dibentuk
perwakilan kantor pertanahan pada masing-masing
kabupaten
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2008; UU Nomor 39 TAhun 2008; UU Nomor 13 TAhun 2013; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020; Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020
- Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Kantor Pertanahan
|
CATATAN: |
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi
Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1793);
b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan
Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi
Maluku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1107), yang mengatur mengenai Pembentukan
Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan
Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi
Maluku; dan
c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan
Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu
Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara
Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1736), yang mengatur
mengenai Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas
dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten
Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di
Provinsi Sumatera Utara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6 hlm; hlm 1 sd 5 batang tubuh, hlm 6 lampiran
|