Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang handal, profesional, dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur
negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil,
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan
sistem karier dan sistem prestasi kerja, diperlukan
peraturan dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai
negeri sipil; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penegakan disiplin pegawai negeri sipil, perlu disusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewajiban dan larangan, jenis disiplin, mekanisme pengisian daftar hadir, pelanggaran dan sanksi, pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu menyusun Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peratyran bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal dalam pelaksanaan Bantuan Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Tegal diarahkan pada kegiatan yang telah direncanakan dan disusun melalui mekanisme perencanaan; bahwa guna mendukung proses administrasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan menetapkan Tata Cara Pengelolaan Bantuan Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengelolaan batuan swakelola dana alokasi khusus bidang pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP Kab. Kendal No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2012 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah
Kabupaten Kendal, agar pelaksanaan penggunaan
pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal berjalan tepat sasaran, maka
penggunaan pakaian dinas perlu diatur kembali; bahwa penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004; Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 dicabut.
66 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 38 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga yang berlaku dan guna tertib administrasi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021;
Peraturan bupati ini mengatur mengenai perubahan pada lampiran I pada peraturan-peraturan sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 diubah.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan
terhadap tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi
Bab III Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi
Bab IV Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 38 Tahun 2008
STANDARdiSASI BIAVA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAyA PEMELIHARAAN SeRTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2008/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Keempat Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeriksaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pernerintah menurunkan kembali harga banan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari solar maka harga bahan bakar rninyak tersebut yang telah ditetapkan, perlu disesuaikan lagi dalam suplemen: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk melengkapi kembali Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 yang ditetapkan denqan Peraturan Bupati;
Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 1950; Undang .. Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undanq-Undanq Nomor 1 Tahun 2004; Undang .. Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturnn Pemeiintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 81/PMK.02/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Remhang Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 38 Tahun 2015
PERBUP Kab. Klaten No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
PERBUP Kab. Klaten No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran I, II dan VII Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas dengan kebutuhan agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan perubahan lampiran I dan II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2021
blud - RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN BISNIS ANGGARAN - PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya RSUD Suradadi Kab Tegal yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Suradadi Kab Tegal dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab Tegal; bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD menetapkan Perbup tentang Pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD Suradadi Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 23 Tahun 2005; PP no 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri no 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip - prinsip penganggaran BLUD, penyusunan DBA, pengajuan anggaran BLUD, penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD, perubahan anggaran BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
