Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.100 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkes No. 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Mencabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia

Download file:

Permenkes Nomor 25 Tahun 2013.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BPKH No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

Download file:

peraturan bpkh no. 3 Tahun 2021.pdf

penempatan-keuangan-haji

2021

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2021 (543) : 37 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

ABSTRAK:

- untuk mengoptimalkan proses transaksi penempatan keuangan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji;
UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2017
Mengubah ketentuan Pasal 4 tentang penempatan keuangan haji; Mengubah ketentuan Pasal 8 tentang penempatan dana setoran awal Mengubah ketentuan Pasal 10 tentang penempatan dana di kas haji Mwngubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) tentang jangka waktu Mengubah ketentuan pasal 14 ayat (2) tentang penarikan atas penempatan keuangan haji mengubah ketentuan Pasal 15 Menyisipkan Bab VA tentang Pelaksanaan Monitoring Mengubah Lampiran I,II,III

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Mengubah Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615)
37 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

Download file:

peraturan BPKH NO 1 Tahun 2019.pdf

penempatan-keuangan-haji

2019

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 1, BN 2019 (615) : 46 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji

ABSTRAK:

- untuk mengoptimalkan proses transaksi penempatan keuangan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji;
UU No. 34 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2017
Mengatur tentang: Ruang lingkup dan tujuan penempatan keuangan haji, mekanisme penempatan keuangan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mekanisme penempatan keuangan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Penarikan penempatan keuangan haji. Nilai manfaat penempatan keuangan haji. akuntansi dan pelaporan

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
46 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Praturan BPKH No. 7 Tahun 2018.pdf

kemaslahatan-dana-abadi-umat

2018

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 7, BN 2018 (1301) : 46 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;
UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 110 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang: a. Besaran dan penggunaan nilai manfaat Dana Abadi Umat b. Penetapan priotitas kegiatan kemaslahatan umat Islam c. Proposal, evaluasi, penetapan dan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan umat Islam d. Evaluasi, pemantauan dan pertanggung jawaban kegiatan kemaslahatan umat Islam

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
46 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Praturan BPKH No. 6 Tahun 2018.pdf

rencana-kerja-anggaran

2018

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 6, BN 2018 (1249) : 17 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji;
UUD 1945; UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018; perpres No. 10 tahun 2017.
Peraturan ini mengatur: a. Tujuan penyusunan RKAT b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
17 hlm.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Praturan BPKH No. 4 Tahun 2018.pdf

bank-ibadah-haji

2018

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 4, BN 2018 (1299) : 33 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji;
UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur tentang Fungsi Bank Umum Syariah dan/atau unit usaha syariah dalam pengelolaan keuangan haji. Persyaratan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pemilihan, penetapan, perubahan dan pembatalan. Perjanjian kerja sama. Penilaian dan pemeriksaan. Laporan dan Pengawasan. Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji Pada BPS BPIH Penerima. Pengembalian Setoran BPIH/BPIH Khusus. Pembayaran nilai manfaat dan pengembalian saldo biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tata Cara pembayaran nila manfaat setoran biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tata cara pembayaran nilai manfaat setoran biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
33 hlm.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018.pdf

good corporate governance-pakta integritas

2018

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2018 (1246) : 188 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji

ABSTRAK:

untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Badan Pengelola Keuangan Haji dan meningkatkan integritas Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji;
UU No. 34 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 110 Tahun 2017
Peraturan ini berisi Kebijakan kepatuhan ditujukan sebagai pedoman BPKH dalam pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH menetapkan penerapan Good Corporate Governance untuk jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip syariah, dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Pegawai BPKH wajib menandatangani Pakta Integritas. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kepatuhan, Good Corporate Governance, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Profesional dikenakan sanksi Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dalam pengelolaan Keuangan Haji, ditetapkan kode etik sebagai pedoman dan landasan tingkah laku

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
188 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

peraturan BPKH No. 2 Tahun 2018.pdf

hubungan-organ-antar lembaga

2018

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 2, BN 2018 (1245) : 18 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga

ABSTRAK:

untuk operasional pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga
UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Organisasi BPKH yang terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Tata hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi organ BPKH dan koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013.