Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 600 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2018

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038

Abstrak

Perindustrian

Download file:

1116. Perda no 3 Tahun 2018.pdf

RENCANA - PEMBANGUNAN - INDUSTRI - KABUPATEN KERINCI - TAHUN 2018-2038

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015; Perda Kab Kerinci No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Kerinci No. 24 Tahun 2012.
Perda ini mengatur tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Perindustrian

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Depok No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

Download file:

2018pd3224002.pdf

Perizinan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdag Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendaftaran ulang bagi Perusahan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan tidak diperlukan lagi dan timbulnya kewajiban kepada Pemilik Perusahaan untuk melakukan pendaftaran kembali Tanda Daftar Perusahaan dengan besaran biaya administrasi Rp0,00 (nol rupiah); bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 ; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
perubahan atas PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Download file:

Perda RPIK.pdf

Lampiran RPIK Sukoharjo.pdf

rencana pembangunan industri

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD No. 2/ 2017

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU no 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2015; PP No 142 Tahun 2015; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sukoharjo No 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Sukoharjo No 14 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Industri Unggulan Kabupaten, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal

Abstrak

APBD Hak Asasi Manusia Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

PERDA kab. No 1 Tahun 201... METROLOGI LEGAL.pdf

PELAYANAN_PENYELENGGARAAN_METROLOGI LEGAL

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD NO.1/2018. TLD NO. 88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan metrologi legal kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraanya. Maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal.
Dasar hukum yang mengatur Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal , UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah , UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP, PP No. 26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera, PP No. 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk , Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal, Asas Penyelengaraan Pelayanan Metrologi Legal, Pelaksana Pelayanan Metrologi Legal, UTTP, Tera dan/atau Tera Ulang, Peran serta masyarakat, Kerjasama Daerah dalam Pelayanan Metrologi Legal, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Izin Usaha Industri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Download file:

Perda No 1 Tahun 2018 Izin Usaha Industri.pdf

perizinan - usaha industri

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri dan memberikan kemudahan perizinan, perlu pengaturan mengenai izin usaha industri dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Industri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi IUI, Kewenangan Pemberian IUI, Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan, Pelaporan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan PEralihan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2003 seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubaan Izin Usaha Industri (Lembaran Derah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bandung Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sepanjang mengatur mengenai Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 1 2018 Tera Ulang.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Perindustrian

Download file:

PERDA kab. No 13 Tahun 20... LIMBAH DOMESTIK.pdf

AIR limbah_domestik-pengelolaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 13/2017, TLD No. 81

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan daerah ini adalah: Bahwa lingkungan yang bai dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Perda Kabupaten temanggng No. 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten temanggung No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013-2018
Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPAL, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembiayaan, Izin Pembuangan Air Limbah, Larangan, Sanksi Administrasi, Retribusi Jasa Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
29 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Peran Serta Lokal terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di Daerah

Abstrak

Sumber Daya Alam Perindustrian

Download file:

Perda Kukar 3-2017 ttg Pe...Ekstraktif Migas.pdf

gas bumi - minyak - ekstraktif - industri - lokal

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2017/91

Peraturan Daerah (Perda) tentang Peran Serta Lokal terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di Daerah

ABSTRAK:

Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan migas di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun tenaga kerja daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk dapat ikut berperan dan tumbuh serta berkembang. Berbagai permasalahan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi, di wilayah Kab. Kutai Kartanegara memerlukan penanganan yang komperhensif. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional dan intemasional, guna menanggapi aspirasi dari warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih aktif, maka pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA di wilayah Kab. Kutai Kartanegara dapat menggunakan sumber daya yang ada dan berasal dari wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perda tentang Peran Serta Lokal terhadap Industri Ekstraktif Migas di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 2004; Permen ESDM No. 37 Tahun 2016; Permen ESDM No. 8 Tahun 2017;
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberdayaan Kandungan Lokal; 4. Corporate Social Responsibility; 5. Pemberian Insentif dan Kemudahan; 6.Tim Optimalisasi Kandungan Lokal; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
24 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Perda Baubau No. 2 Tahun 2017.pdf

USAHA – TEMPAT – HIBURAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau

ABSTRAK:

- Bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam merupakan salah satu bidang usaha yang sangat pesat perkembanganya sebagai konsekwensi dari dinamika pmbanunan Kota Baubau sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan yang berwawasan budaya.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.13 Tahun 2001; UU No.13 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.50 Tahun 2011; Permen Pariwisata No.18 Tahun 2016; Perda Kota Baubau No.5 Tahun 2012; Perda Kota Baubau No.13 Tahun 2012; Perda Kota Baubau No.33 Tahun 2012; Perda Kota Baubau No.34 Tahun 2012; Perda Kota Baubau No.1 Tahun 2015; Perda Kota Baubau No.1 Tahun 2015.
izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, kriteria dan persyaratan fasilitas usaha tempat hiburan malam, lokasi penyelenggaraan usaha hiburan malam, kewajiban pemegang izin usaha tempat hiburan malam, penyelenggaraan usaha hiburan malam, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pajak dan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perlindungan Industri

Abstrak

Perindustrian

Download file:

PERDA-NOMOR-24-TAHUN-2015.pdf

perlindungan-industri

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2015/No.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Industri

ABSTRAK:

a. bahwa industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan secara intensif dan terpadu; b. bahwa perlindungan terhadap industri tidak mengurangi tanggung jawab industri terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak konsumen; c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur urusan perindustrian di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan Industri.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur perlindungan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
21 Halaman

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.