Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.568 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Retribusi RSUD

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERDA NO 12 TAHUN 2014 te...a Retribusi RSUD.pdf

RETRIBUSI-RSUD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Retribusi RSUD

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh merupakan salah satu sarana kesehatan di Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pengelolaan penerimaaan retribusi untuk jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM ; KOMPONEN PENERIMAAN; PENGELOLAAN PENERIMAAN; PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2014.
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011
Peraturan Bupati
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 11 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perda Tarakan No 11 Tahun 2014.pdf

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2014/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan keterjangkauan, kualitas pelayanan, cakupan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan sarana kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan rumah sakit daerah dapat berbentuk lembaga teknis dengan badan layanan umum daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Pembentukan dan Struktur Organisasi RSUD, Tugas Pokok dan Fungsi, Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan, Tata Kerja dan Hubungan Antar Bagian, Ketentuan Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perda-No-8-Tahun-2014-Rum...kabupaten-klaten.pdf

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "BAGAS WARAS" KAB. KLATEN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah“Bagas Waras” Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Azas dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Wewenang; kelembagaan; Tata Kerja; Standar Pelayanan Minimal; Tata Kelola; Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

(24) Perda Sulteng 2014_07.pdf

badan layanan umum - rumah sakit umum daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.58, TLD NO.44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya; bahwa Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar pengelolaan rumah sakit daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Persyaratan BLU Rumah Sakit Daerah; Pengorganisasian; Pola Tata Kelola, Tugas, dan Pejabat BLU-Rumah Sakit Daerah; Tata Kelola Klinik, Audit, Akreditasi, dan Pengawasan; Dewan Pengawas; Status Kelembagaan; Gaji, Santunan Purnajabatan, Kewajiban, dan Sanksi; Standar Pelayanan Minimal; Tarif Pelayanan; Sumber Pendapatan dan Biaya BLU Rumah Sakit Daerah; Perencanaan dan Penganggaran; Kerjasama; Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Barang dan Penyelesaian Kerugian; Penatausahaan Keuangan; Akuntansi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
42 halaman; Penjelasan 11 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahung 2014

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA-NO-4-TAHUN-2014-TTG...OTENG TAHUN 2014.pdf

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4, TLD No.4, LL KOTA SINGKAWANG: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahung 2014

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng pada tahun 2012, namun masih kurang dan perlu ditambah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2012, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Tambahan Setoran Modal; Pemanfaatan dan Penganggaran Penyertaan Modal; Pengawasan; Pembagian Laba; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
6 halaman dan Penjelasan sebanyak 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2014

Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas Iii Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Tabalong No. 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Download file:

NO 03 2014 BESARAN TRF LA...H BADARUDDIN TJG.pdf

Badan Layanan Umum;Kesehatan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas Iii Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan besaran tarif layanan kelas III pada Rumah Sakit;bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka diperlukan fleksibilitas dan dukungan yang optimal sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat, untuk itu perlu ditetapkan tarif layanan kesehatan khusus kelas III;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Besaran Tarif Layanan Kesahatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Asas, Maksud, dan Tujuan;Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan Kesehatan;Kegiatan yang Dikenakan Tarif Layanan Kesehatan;Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan;Komponen Tarif Layanan Kesehatan;Polo Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan;Pengaturan Pelayanan Kesehatan;Pelayanan Kesehatan Lainnya;Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga;Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

TARIF KELAS III BLUD.pdf

Tarif - Pelayanan - Kelas III - Badan - Layanan - Umum - Daerah - Rumah - Sakit - Umum - Daerah - Kabupaten - Sukabum

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2014/1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi;
Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU no. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 66/PMK.02/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 44/PMK.05/2009; Permenkes No. 12 Tahun 2013; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Yang mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Tarif, Kegiatan Yang Dikenakan Tarif, Komponen Tarif, Pola Perhitungan Tarif, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
13 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

Download file:

PERDA-NOMOR-16-TAHUN-2013.pdf

pola-tarif-badan-layanan-umum-rumah-sakit

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan ditetapkanya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa jenis dan kualitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berjalan dinamis sesuai perkembangan yang terjadi, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Pedoman Dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 15 Tahun 2013

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERDA-NO.15-TAHUN-2013-TTG-KETERTIBAN-UMUM.pdf

pembinaan-pengawasan-dan-pengendalian-ketertiban-umum

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2013/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban; Tertib di Jalan dan Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungau dan Saluran Air/Drainase; tertib Lingkungan; Tertib Tempat dan Usaha Tertentu; Tertib Bangunan; Tertib Sosial; tertib Kesehatan; Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; Tertib Peran Serta Masyarakat; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda No 11 tentang PDAM.pdf

Perusahaan - Daerah - Air - Minum

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2013/11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikanpelayanan penyediaan air minum dengan kualitas,kuantitasdan kontinuitas sesuai denganstandar yang ditetapkan, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan peraturan perundang-undangan; dengan telah ditetapkannyaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penataan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti; perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Perusahaan Daerah Air Minum;
UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebgaimana telah beberapakali diubah trakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda NO. 11 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2011;
Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang meliputi Ketentuan Umum, Nama, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajibanpdam, Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Pelanggan, Tarif, Modal, Organ Pdam, Pegawai, Dana Pensiun, Asosiasi, Penetapan Penggunaan Laba, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Pembinaandanpengawasan, Kerjasamaperusahaan, Pembubaran Dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2013.
26 Hlm.

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT