Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 156 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Ciamis No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 Berikut Perubahannya Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Download file:

peraturan-bupati-ciamis-n...k-pelaksanaan-pe.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 361 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Download file:

Perbup_1 Tahun 2015 ttg P...Perda_18 Th 2005.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 Berikut Perubahannya Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Ciamis No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis
PERBUP Kab. Ciamis No. 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Download file:

28 ubah perbup 21 2007 JUKLAK perda 1 2005.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Bekasi No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi

Mengubah

PERBUP Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

72pb322010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Bekasi No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2007...OR 3A TAHUN 2006.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Abstrak

Standar/Pedoman Protokoler

Download file:

PERBUP 12 TAHUN 2005.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Abstrak

Protokoler

Download file:

Perwal bjb no. 66 Tahun 2023.pdf

Protokoler

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD/2023/NO.66

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan Kepala Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; b. Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keperotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan penyelenggaraan Keprotokolan di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2022;
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; ASAS; MAKSUD DAN TUJUAN; ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI; TATA TEMPAT; TATA UPACARA; TATA PENGHORMATAN; TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA; PENGADAAN KEPROTOKOLAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
19 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman Protokoler

Download file:

PERWALI No 6 Tahun 2023 , Kota Banjar.pdf

pedoman - tata - hubungan - kerja - dan - pola - koordinasi - dalam - penyelenggaraan - pemerintahan - daerah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD 2023/6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemda yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, maka dipandang perlu adanya pengaturan Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di Lingkungan Pemda Kota Banjar Dan dengan ditetapkannya Perda No. 8 Tahun 2016 maka , perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Banjar No. 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Fungsi, Prinsip Umum, Tata Hubungan Kerja, Pola Koordinasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
14 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Abstrak

Protokoler

Download file:

Perwa-53-2022.-Keprotokolan.pdf

KEPROTOKOLAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, pemerintah daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan acara resmi yang diselenggarakan masing-masing; b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan suatu Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu disusun pedoman keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954: UU No 24 Tahun 2009: UU No 9 Tahun 2010: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 46 Tahun 1982: PP No 62 Tahun 1990: PP No 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2019: Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Pergub Jawa Timur No 22 Tahun 2011: Perwali Pasuruan No 58 Tahun 2019.
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup: Ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi: a. acara kenegaraan dan acara resmi; b. tata tempat; c. tata upacara; d. tata penghormatan; e. tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; dan f. prosedur dialog atau audiensi dan mengundang Pimpinan Daerah. 3. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi: 4. Tata Tempat: 5. Tata Upacara: 6. Tata Penghormatan: 7. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya: 8. Prosedur dialog atau audiensi dan mengundang pimpinan daerah: 9. Pembiayaan: 10. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Abstrak

Protokoler

Download file:

perwal18_2022(ketik).pdf

keprotokolan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2022/NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan Kepala Daerah Kota Semarang dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Bab III Tata Tempat Bab V Tata Upacara Bab VI Tata Penghormatan Bab VII Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lainnya Bab VIII Pengadaan Keprotokolan Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
21 hlm

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2015.