Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 044
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Tandetui di Kecamatan Rote Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Persiapan Tandetui di Kecamatan Rote Timur, telah diselenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Tandetui di Kecamatan Rote Timur.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Batas Wilayah, Luas Wilayah dan Peta Desa; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
6 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 44 Tahun 2023
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Semarang No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15
dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga
perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengangkatan Perangkat Desa, Pengisian Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Unsur Staf Teknis dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan ini dibentuk sebagai upayah pemerintah daerah dalam mengahadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.50 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No,11 Tahun 2019; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.1 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendes No.7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan, Indikator dan Manfaat, Ruang Lingkup, Pembentukan, Satgas Buhuta Sehati, Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Ngala'a, Sistem Informasi Desa Tangguh, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembinaan, Penghargaan, Pendanaa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipasif;
- untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat berbasis kawasan pedesaan
1. UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
11. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKADANA DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKADANA DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyeragamkan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaañ Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dl Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 44 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka memelihara keamanan, ketentrarnan
dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial
kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, perlu dilaksanakan
pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satuan
Perlindungan Masyarakat ;
b. Bahwa untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan
Masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial
kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu penguatan kelembagaan Satuan Perlindungan
Masyarakat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Satuan Perlindungan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan;
l.Undang-Undang Negara Nomor 03 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang
Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundarrg
Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Keg'a menjadi
Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teloeis
Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2O18 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dana
Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan
Pe nyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tengan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahub 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2Ol7
tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota
Saruan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 937);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III KEANGGOTAAN
BAB IV PAKAIAN, SARANA DAN PRASARANA
BAB V KOORDINASI
BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB VII PELAPORAN
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
