Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/NO.465
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti perubahan anggaran termasuk adanya perubahan alokasi dana desa sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahn 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. Pengalokasian ADD;
2. Penerimaan Dana Perimbangan; dan
3. Pengalokasian pagu ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pohuwato No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksnakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahuanan daerah yang merupkan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubh beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PP No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No.1 Tahun 2011; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No.27 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pohuwato tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Mempawah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Non Pegawai Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perubahan pendelegasian penandatangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas untuk Pejabat Administrator, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
8 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government
ABSTRAK:
bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang yang memadai, efektif, efisien dan berkesinambungan; bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan E-Government bagi seluruh perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan
kesehatan khususnya masyarakat miskin diluar Jaminan
Kesehata Nasional di Kabupaten Lamandau, perlu
diselenggarakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
melalui bantuan pelayanan dasar dan rujukan pasien program
jaminan kesehatan daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2012.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Tidak Mampu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 28 Tahun 2019
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88).
Peraturan Gubernur ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
c. Tata Cara Pembinaan;
d. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
7 Halaman, Lampiran: 9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan
Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.18 Tahun 2016; PERDA NO.14 Tahun 2016; PERBUP NO.45 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO.12 Tahun 2017
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit
Organisasi pada Dinas Perikanan yang melaksanakan tugas teknis
operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan. Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Udang Kelas A. UPTD Balai Benih Udang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi. UPTD Balai Benih Udang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan budidaya benih udang. Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Udang terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Mencabut PERBUP NO.81 Tahun 2016
6 hlm. 1 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2019
standar oprasional prosedur penyelnggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan terpadu satu pintu agar tercapai kepuasan masyarakat terutama para pelaku usaha,perlu penetapan standar oprasional prosedur dan standar oprasional posedur merupakan standar baku bagi pelaksana tugas dibidang pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk meningkatkan efisien,efektifitas dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan,penanganan pengaduan serta pemberian informasi sehingga konsistensi pelayanan tetap terjaga dari segi mutu waktu dan prosedur serta Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Oprasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No,28 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negara No.13 Tahun 2009; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012; Permendagri No 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan BKPM No.12 Tahun 2009; Peraturan BPKM No.13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.18 Tahun 2014; Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang penetapan standar oprasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya mengeluarkan tentang visi dan misi,ruang lingkup,maksud dan tujuan,jenis-jenis pelayanan perizinan,tata cara memperoleh izin,mekanisme pelayanan perizinan,mekanisme pelayanan pengejuan,mekanisme pelayanan informasi,waktu penyelesaian,klasifikasi dan biaya,ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permentan No. 46 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19, pasal 31 ayat (2), pasal 36 ayat (6) dan pasal 45 ayat (3) peraturan daerah kota bima nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, perlu menetapkan peraturan walikota tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota bima nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
Undang-undang nomor 13 tahun 2002, Undang-undang nomor 18 tahun 2008, Undang-undang nomor 32 tahun 2009, Undang-undang nomor 36 tahun 2009, Undang-undang nomor 12 tahun 2011, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Undang-undang nomor 30 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, Peraturan presiden nomor 97 tahun 2017, Peraturan menteri negeri lingkungan hidup nomor 16 tahun 2011, Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012, Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 19/PRT/M/2012, Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 03/PRT/M/2013, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, Peraturan daerah kota bima nomor 9 tahun 2008, Peraturan daerah kota bima nomor 8 tahun 2015, Peraturan daerah kota bima nomor 5 tahun 2016, Peraturan daerah kota bima nomor 3 tahun 2018
Ketentuan umum, Tugas dan wewenang pemerintah daerah, Penyelanggaraan pengelolaan sampah, Lembaga pengelola sampah, Tata cara dan persyaratan perizinan, Gerakan nol sampah, Tanggap darurat bencana, Insentif dan disinsentif, Retribusi, Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
-
-
25
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
