Peraturan Walikota (Perwali) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta, serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kota Yogyakarta perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 30 ayat (6) menyebutkan bahwa tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta diatur oleh Walikota;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Keanggotaan; Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Anggota; Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Lain-Lain;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai penyusunan Laporan dimaksud; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang No 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah; Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD; Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD; Pedoman Penyusunan LAKIP Daerah; Pedoman Penyusunan LAKIP SKPD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2011
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan adanya penambahan fungsi dan rincian tugas dibidang pengelolaan Sub Raiser Ikan Hias maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta beserta perubahanya;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembenrukan; UPT Logam; UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan; UPT Pelayanan Kehewanan; Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT di Lingkungan Dinas; Pendistribusian Tugas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mendukung pelayanan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Pintar, maka perlu penetapan besaran tarif sewa Sarana dan Prasarana di Taman Pintar;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Komponen Penetapan Tarif Sewa; Struktur dan Besaran Tarif; Tata Cara dan Persyaratan Penyewaan; Keringanan Tarif Sewa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.77 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pos dan telekomunikasi serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta supaya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1): Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; Pasal 10 ayat (3): Tugas Seksi Angkutan; Pasal 15: Fungsi Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamata; Pasal 16: Tugas Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan; Pasal 18 ayat (1): Tugas Seksi Pengendalian Operasional; Pasal 18 ayat (2): Tugas Seksi Bimbingan Keselamatan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2011
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.66 Tahun 2011 ttg Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan dengan bertambahnya layanan program pada Taman Pintar, maka diperlukan dukungan biaya operasional untuk pengembangan layanan program dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; eraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Tarif; Dasar Penetapan Tarif; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif; Besaran Tarif Layanan Program; Pemberian Keringanan/Pembebasan Tarif Layanan Program; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 53 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kedisiplinan dan kebersamaan melalui gerakan SEGORO AMARTO; bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka diperlukan peran aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Gerakan Segoro Amarto; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011
Urusan Pemerintahan Kota Kepada Lurah - Tata Cara Pelimpahan
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 52, BD.2011/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Lurah
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka
dipandang perlu melimpahkan sebagian Urusan Pemerintaban Kota
kepada Lurah; bahwa agar pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada
Lurah berjalan dengan efektif, perlu mengatur Tata Cara Pelimpahannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota kepada Lurah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan, tata cara pelimpahan urusan, pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manusia
agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan
adanya Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis
Masyarakat; bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyusun Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2012;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, strategi, tujuan dan prinsip, dana kegiatan, organisasi pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
32 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Dan Lurah Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
