Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah; Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD; Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD; Pedoman Penyusunan LAKIP Daerah; Pedoman Penyusunan LAKIP SKPD; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

24 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011/NO.88

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 473 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Yogyakarta No.88 Tahun 2011 ttg Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pedoman-Penyusunan-Penetapan-Kinerja-Laporan-Akuntabilitas-Kinerja
2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 88, BD.2011/NO.88
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai penyusunan Laporan dimaksud; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti; Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang No 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah; Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD; Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD; Pedoman Penyusunan LAKIP Daerah; Pedoman Penyusunan LAKIP SKPD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521