Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Dana Gampong yang Bersumber dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; BAB III Penggunaan Dana Gampong yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pungutan Kampung
ABSTRAK:
Pungutan kampung merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat yang perlu dibatasi jenisnya. Agar dalam pembebanan pemungutan terhadap masyarakat dapat berjalan tertib, transparan, keadilan, kemanfaatan, kepantasan dan kewajaran, dan bertanggungjawab, perlu disusun pedoman pungutan kampung dan sesuai ketentuan Pasal 37 Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Pasal 19 ayat (1) Perbup Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pungutan Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2015; Perbup Berau Nomor 21 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelaksanaan Pungutan Kampung; Bab III Larangan; Bab IV Jenis Pungutan; Bab V Obyek Dan Subyek Pungutan Kampung; Bab VI Penyusunan Peraturan Kampung; Bab VII Pemungutan, Penyampaian Keberatan Dan Pemberian Keringanan; Bab VIII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 98)
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyeragamkan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaañ Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dl Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2021/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan guna pedoman perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan, diatur dengan Peraturan Bupati;
b.
bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa di desa-desa pendukung kawasan pertanian dan kawasan wisata perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 tahun 2004; UU No 26 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telh diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PP No 11 Tahun 2021; Peremendes PDTT No 5 Tahun 2016; Permendagri No 45 tahun 2016; Pergub Jateng No 36 Tahun 2016; Pergub Jateng No 36 Tahun 2016; Perda Kab Sragen No 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Dragen No 1 Tahun 2020; Perda Kab Sragen No 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kelembagaan;
b. pengusulan dan penetapan;
c. perencanaan;
d. pelaksanaan; dan
e. pelaporan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan mengenai Alokasi Dana nesa (ADD), Formula Perhitungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), telab diatur dalam Perarumn Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
; b. bahwa dalam rangka pcnyempumaan Alokasi Dana Dess (ADD), Formula Perhlrungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dilakukan pe.rubahan atas Peraturan Bupati Konawe Sclacan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbaga.imana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 temang Pcmbentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 24 Tabun 2003, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267}; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
. Undang
-U
ndang Nomor 12 Tahun 20
11 tentang P
.
embentukan Peraruran P
crU
ndang·Undangan [
Lernb
aran Negara Repub
l
ik I
ndonesia Tahun 2011 Nomor 82
, Tambaban Lembaran N
egara RepubHk Indonesia Nomor 5234); 4
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20
1
4 tentang Desa (Lembaran N
egara Repub
l
ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
, Tambaban Lembaran N
egara Republik I
ndinesia Nomor 5495): 5
. Undang-Undang N
omor 23 Tahun 20
1
4 tentang Pemerinuthan Daemh (Lemba,:an Ncgaxa Repub
l
ik Indonesia Tahun 20
1
4 Nomor 244, Tambahan Lemboran Nega
r
a Republik I
ndonesi
a. Nomor 5587) seoagaimana telah d
i
ubah dengan P
eraturan Pcmcrintah Pcogganti U
ndang-Undang N
omor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan A
tas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlnta.han Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu
n 2014 N
omor 246
, Tambe.hen Lembaran Negara Republik Indo
n
es
i
a Nomor 5589); 6
. Peraturan P
emerintah N
omor 38 Tahun 2007 tentang P
embagiao Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
, Pemerintahan D
aerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab
upaten/Kota (
Lembaran Negara Republik lndone
&
i
a Tahun 2007 N
omor 82, Tambahan Lembaran N
egara R
epublik I
ndonesia N
omor 4737); 7. Peraruran Pcmerinr.ah N
omar 43 Tahun 2014 rentang Peraturan Pel
aksanaan U
ndang
-Undang N
omor 6 TaJ1un 2014 tentang Dcsa (
Lem
baran N
egara Rcpublik Indo
nesia Tahun 2014 Nomor l23, Tambe.han Lembo.ran N
egara Rcpublik I
ndonesia N
om
o
r 5539) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pe
.
mcrintah N
omor 47 Talwn 20
15 [Lembaran N
egara Repub
ti
k Indonesia Tahun 2015 Nomor 1
57, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 5717); 8
. P
eraturan Me
n
leri D
alam N
egeri Nomor 113 Tahun 20
1
4 tentang Pengelol
aan K
euangan Deso (Bcrita N
egara Rcpublik I
ndonesia Tabun 20
1
4 Nomor 2093) sebagalrnana te
l
ah d
i
ub
a
h dengan Peraruran Mc
nterl Dalam N
egeri Nomor 20 T1lhun 2018 tentang Pengelolaan K
euangan Desa (Berita N
egara Republik I
ndonesia Tahun 20
1
8
; 9
. Peraturan Me
nteri Dalarn Negeri No
mor 1
1
4 Tahun 2014 ten tang Pcdoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik I
nd
o
ne
s
i
a Tahun 2014 Nomor 2094); JO. Peraturan Menteri Oalam Negeri N
omor 80 Tahun 2015 t
cntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N
egara Republik Indcnesla Tahun 20
1
5 N
omor 2036
); 11. Peraturan M
enter
i D
alam Negeri Nomor 44 Tahun 20
1
6 tentang Kewenangan oese (
Ser
i
ta Negara Republik Indonesia Tahun 20
1
6 N
omor 1
037); 1
2,Per
at
uran Menter
i Dalam N
cgeri N
omo
r
OI Tahun 20
1
7 tentang Penataan Desa (Serita Negara Republtk I
ndonesia Tahua 2017 N
omor 155); 1
3
. Peraturan Daerah Kabupalen Kone.we Se
l
atan N
omor 10 T
ahun 2007 c
entang Urusan Pemerintah yang M
cnjadi Kewenangan Pemcrintah Kabu
paten Konawe Sclatan (Lcmbaran Oaerah Kabupaten K
onawe Se
l
atan Tahun 2007 Nomor 1
0); 14
. P
eraturan Daerah Kabupaten Ko
na
wc Selatan Nomor l Tahun 20
1
6 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn Kone.we Se
la.
tan T
ahun 2016 N
omor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten K
onawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2
) scbsgaimana i
elab diubah dcngan Peraturan D
aerah Kabupaten K
on
a
we Selatan Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten K
onawe Se
l
atan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lc
mbaran Daerah Kabupalcn Konawe Se
l
atan Tahun
'2017 Nomor 11
); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan Tabun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor3); 17. Peraturan Bupati Kon awe Sela tan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupatcn Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05) 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tuhun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupa,en Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 41).
Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan angka 37
Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A
Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 12A
Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu] Pasal, yakni Pasal 16A
Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 [satu) Pasal, yakni Pasal 18A
Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa bumi Agung Kecamatan tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 untuk menjamin tertib Administrasi Pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian Hukum maka terhadap Desa Bumi Agung kecamatan tanjung lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya,penetapan Batas wilayah Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan,batas-batas kewenangan Administrasi Pemerintahan Desa secara pasti,pelaksanaan penetapan dan penegasaan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan Dokumen otentik berupa Batas dan Tanda fisik di lapangan berupa pilar batas.penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh tim penetapan batas desa /kelurahan,telah ditentukan batas wilayah desa bumi angung kecamatan tanjung lubuk kabupaten oga komering ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagamana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;Pemendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Keputusan Bupati No 18/KEP/I/2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.kepala Daerah sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan daerah,Kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa,batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baIk berupa batas alam maupun batas buatan,batas alam adalah unsur unsur alami gunung,sungaI,pantai,danau dan sebagainya.batas buatan adalah;unsur -unsur buatan manusia seperti pilar batas,jalan rel kereta api,saluran irigasi dan sebagainya,batas desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaan tItik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan ,penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakatin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah dan desa serta untuk mewujudkan tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, maka diperlukan pengaturan mengenai tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bab V Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
117 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
