Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan angka 37 Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 12A Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu] Pasal, yakni Pasal 16A Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 [satu) Pasal, yakni Pasal 18A Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

03 September 2018

Tanggal Pengundangan

04 September 2018

Tanggal Berlaku

04 September 2018

Sumber

Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 753 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No. 44 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perubahan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	a. bahwa pelaksanaan mengenai Alokasi Dana nesa (ADD), Formula Perhitungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), telab diatur dalam Perarumn Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 ; b. bahwa dalam rangka pcnyempumaan Alokasi Dana Dess (ADD), Formula Perhlrungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dilakukan pe.rubahan atas Peraturan Bupati Konawe Sclacan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbaga.imana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 temang Pcmbentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 24 Tabun 2003, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267}; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3 . Undang -U ndang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang P . embentukan Peraruran P crU ndang·Undangan [ Lernb aran Negara Repub l ik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambaban Lembaran N egara RepubHk Indonesia Nomor 5234); 4 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4 tentang Desa (Lembaran N egara Repub l ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambaban Lembaran N egara Republik I ndinesia Nomor 5495): 5 . Undang-Undang N omor 23 Tahun 20 1 4 tentang Pemerinuthan Daemh (Lemba,:an Ncgaxa Repub l ik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 244, Tambahan Lemboran Nega r a Republik I ndonesi a. Nomor 5587) seoagaimana telah d i ubah dengan P eraturan Pcmcrintah Pcogganti U ndang-Undang N omor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan A tas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlnta.han Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu n 2014 N omor 246 , Tambe.hen Lembaran Negara Republik Indo n es i a Nomor 5589); 6 . Peraturan P emerintah N omor 38 Tahun 2007 tentang P embagiao Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan D aerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab upaten/Kota ( Lembaran Negara Republik lndone & i a Tahun 2007 N omor 82, Tambahan Lembaran N egara R epublik I ndonesia N omor 4737); 7. Peraruran Pcmerinr.ah N omar 43 Tahun 2014 rentang Peraturan Pel aksanaan U ndang -Undang N omor 6 TaJ1un 2014 tentang Dcsa ( Lem baran N egara Rcpublik Indo nesia Tahun 2014 Nomor l23, Tambe.han Lembo.ran N egara Rcpublik I ndonesia N om o r 5539) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pe . mcrintah N omor 47 Talwn 20 15 [Lembaran N egara Repub ti k Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 57, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5717); 8 . P eraturan Me n leri D alam N egeri Nomor 113 Tahun 20 1 4 tentang Pengelol aan K euangan Deso (Bcrita N egara Rcpublik I ndonesia Tabun 20 1 4 Nomor 2093) sebagalrnana te l ah d i ub a h dengan Peraruran Mc nterl Dalam N egeri Nomor 20 T1lhun 2018 tentang Pengelolaan K euangan Desa (Berita N egara Republik I ndonesia Tahun 20 1 8 ; 9 . Peraturan Me nteri Dalarn Negeri No mor 1 1 4 Tahun 2014 ten tang Pcdoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik I nd o ne s i a Tahun 2014 Nomor 2094); JO. Peraturan Menteri Oalam Negeri N omor 80 Tahun 2015 t cntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N egara Republik Indcnesla Tahun 20 1 5 N omor 2036 ); 11. Peraturan M enter i D alam Negeri Nomor 44 Tahun 20 1 6 tentang Kewenangan oese ( Ser i ta Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 N omor 1 037); 1 2,Per at uran Menter i Dalam N cgeri N omo r OI Tahun 20 1 7 tentang Penataan Desa (Serita Negara Republtk I ndonesia Tahua 2017 N omor 155); 1 3 . Peraturan Daerah Kabupalen Kone.we Se l atan N omor 10 T ahun 2007 c entang Urusan Pemerintah yang M cnjadi Kewenangan Pemcrintah Kabu paten Konawe Sclatan (Lcmbaran Oaerah Kabupaten K onawe Se l atan Tahun 2007 Nomor 1 0); 14 . P eraturan Daerah Kabupaten Ko na wc Selatan Nomor l Tahun 20 1 6 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn Kone.we Se la. tan T ahun 2016 N omor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten K onawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2 ) scbsgaimana i elab diubah dcngan Peraturan D aerah Kabupaten K on a we Selatan Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten K onawe Se l atan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lc mbaran Daerah Kabupalcn Konawe Se l atan Tahun '2017 Nomor 11 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan Tabun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor3); 17. Peraturan Bupati Kon awe Sela tan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupatcn Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05) 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tuhun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupa,en Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 41). Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan angka 37 Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 12A Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu] Pasal, yakni Pasal 16A Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 [satu) Pasal, yakni Pasal 18A Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521