UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2004/No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi pada DInas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Passi 9 dan Passi 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tatakerja Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan
Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2001 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004
BALAI PENGOBATAN MATA PADA DINAS KESEHATAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2004/No. 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Balai Pengobatan Mata Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pernbentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tatakerja Balai Pengobatan Mata pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2001 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan ketertiban dibidang administrasi kepegawaian sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 26 Agustus 2002 Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Buku Tata Usaha dan Tata Naskah Kepegawaian Kabupaten Pati Tahun 2002 perlu ditinjau kembali ; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah tanggal 26 Pebtuari
1983 Nomor 481.3/5/1983; Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pati tangga126 Agustus 2002 Nomor 41 Tatum 2002 tentang Penyusunan Laporan Buku Tata Usaha dan Tata Naskah Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun. 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2004.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004
BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU PARU I - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2004/No. 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru I Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak l~njut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten tnyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunap Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehata~
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Petbentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tata~erja Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru pada
Dinas Kesehatan Kabu~aten Banyumas;
Undang-undang NQmor 13 Tahun 1950; Undang-undang N~mor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerint•h Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/412003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2001 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2004/No. 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak 1,njut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tatakerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah ~abupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2001 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi Bupati Pati dan Bupati Lamandau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah; bahwa berlandaskan ketentuan tersebut huruf a, Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten
Lamandau berupaya ingin meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan daerah dalam bidang transmigrasi melalui kerjasama antar Daerah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pembangunan bidang transmigrasi. Obyek Kerjasama dalam Keputusan Bersama ini adalah Penyelenggaraan transmigrasi dengan lokasi pada Satuan Pemukiman Tapin Bini di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2004/No. 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Perbentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tat~kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nqmor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/I1/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2001 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004
DINAS KESEHATAN - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2004/No. 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2004/No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tatakerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam bidang adminstrasi pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Perhitungan APBDes dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 TAhun 2001 Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 22 dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP no. 25 Tahun 2000; PP No. 75 Tahun 2001; PERDA Kab. Pati No. 9 Tahun 2001
PERBUP ini mengatur mengenai APBDes yang Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes, Desa-desa harus berpedoman pada Keputusan ini,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2004.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
