Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kab. Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa penentuan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam hal waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa sesuai dengan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPKP dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengenaan tarif bea perolehan hak atas bangunan dalam hal waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan perlu dihapus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan pasal 6 dan pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2014.
Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 diubah.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu Adanya Standar Harga Satuan Setiap Unit Barang/Jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa untuk Menindaklanjuti dan Mengakodomir Beberapa Usulan Penyesuaian Tentang Standar Biaya Umum dari Beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perlu Dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota ini Mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan
ABSTRAK:
bahwa pekerjaan sebagai nelayan di laut mempunyai risiko
tinggi (tenggelam/hilang) dan sangat tergantung pada sumber
daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana,
kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat
khususnya nelayan, Pemerintah Kabupaten Sukamara
menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi nelayan di wilayah Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
16/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
18/PERMEN-KP/2016; Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
2/Per-DJPT/2019
Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan
Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja nelayan dari akibat resiko
kecelakaan kerja dan resiko kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD 2005/135 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pembinaan Teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berada Di Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2005.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Raiu, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan pedoman bagi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan minimum kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan NomorNo.129/Menkes/SK/II/2008;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 7 ( tujuh ) Pasal, di antaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan; Pelaksanaan; Pembinaan; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
10 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah, perlu pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi seluruh Perangkat Daerah secara terintegrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; bahwa pengaturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/8269/OTDA tanggal 29 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2024; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 89 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2022; Pergub No. 20 Tahun 2023;
Didalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bab III Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Bab IV Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017
Permen Ristekdikti No. 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 36, BN 2017/ NO 731; KEMENRISTEKDIKTI.GO.ID : 16 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
