Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 1992; Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2010; Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat yang bebas dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ruang lingkup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 1 Tahun 2018
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum: II. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi; III. Tata Kerja; IV. Ketentuan Peralihan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
8 Halaman Isi; 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 22 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 7 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode I yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang menjadi acuan bagi SKPD Kab Banyumas dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2016, Perda kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; bentuk pemeriksaan; norma pemeriksaan; pedoman pemeriksaan; tata cara pemeriksaan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
Peraturan ini terdiri dari 15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Praturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama, dan Sistematika terkait indikator kinerja utama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung
jawab bertanggung jawab diperlukan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat
fungsional pengawas yang profesional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/ 04 / M. PAN / 03 / 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
CAPAIAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2018/ No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan PERMEMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.1 Tahun 2016; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP No.22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanaan Persampahan / Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah dari sektor refribusi daerah utamanya terkait retribusi pelayanan persampahan /kebersihan ditempat khusus yaitu membuang sampah secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir perlu diatur tata cara pengelolaannya; Bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan refribusi pelayanan persampahan/ kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Refribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyaluran dan Tempat Pembayaran Retribusi, 5. Pelaksanaan Teknis Pelayanan Retribusi, 6. Tata Cara Penagihan Retribusi, 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, 9. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, 10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, 11. Pembiayaan, 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
14 halaman
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Peraturan KPU No. 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Diubah dengan :
Peraturan KPU No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan KPU No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan KPU No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan KPU No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Mengubah :
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan KPU No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh.
UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 1983, PP Nomor 1 Tahun 2008, PP Nomor 45 Tahun 2008, Perpres Nomor 16 Tahun 2012, Perpres Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009
Ketentuan Umum, Rencana Umum dan Penanaman Modal, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
