SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 27 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	: 	a.	bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras	dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup;
b.	bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat	:	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. 
6.	Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
7.	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 
8.	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 
9.	Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 
10.	Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
11.	Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 
12.	Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 
13.	Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 
14.	Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
15.	Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
17.	Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
18.	Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
19.	Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 
20.	Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
21.	Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 
22.	Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23.	Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24.	Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 
25.	Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
26.	Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
27.	Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.  
28.	Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.	Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 
30.	Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31.	Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32.	Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Setiap Orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33.	Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
34.	Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35.	Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a.	tanggung jawab negara; 
b.	kelestarian dan keberlanjutan;
c.	keserasian dan keseimbangan; 
d.	keterpaduan;
e.	manfaat;
f.	kehati-hatian; 
g.	keadilan;
h.	ekoregion; 
i.	keanekaragaman hayati; 
j.	pencemar membayar; 
k.	partisipatif;
l.	kearifan lokal; 
m.	tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.	otonomi daerah.

Pasal 3
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a.	mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan	lingkungan hidup dalam rangka  pembangunan masyarakat yang bebas dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b.	menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  manusia;
c.	menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 
d.	menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e.	mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.	menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.	menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.	mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i.	mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.	mengantisipasi isu lingkungan global. 

Pasal 4
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ruang lingkup meliputi:
a.	perencanaan;
b.	pemanfaatan;
c.	pengendalian;
d.	pemeliharaan;
e.	pengawasan; dan 
f.	penegakan hukum.

BAB II
PERENCANAAN  

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan: 
a.	inventarisasi lingkungan hidup; 
b.	penetapan wilayah ekoregion; dan
c.	penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 6
(1)	Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa inventarisasi lingkungan hidup tingkat wilayah ekoregion.
(2)	Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: 
a.	potensi dan ketersediaan;
b.	jenis yang dimanfaatkan; 
c.	bentuk penguasaan; 
d.	pengetahuan pengelolaan;
e.	bentuk kerusakan; dan
f.	konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Keempat
Penyusunan RPPLH

Pasal 8
RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan: 
a.	RPPLH provinsi; 
b.	inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c.	inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 9
(1)	RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh DLH. 
(2)	Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a.	keragaman karakter dan fungsi ekologis; 
b.	sebaran penduduk;
c.	sebaran potensi sumber daya alam; 
d.	kearifan lokal; 
e.	aspirasi masyarakat; dan
f.	perubahan iklim.
(3)	RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
a.	pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b.	pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c.	pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
d.	adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(4)	RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. 
(5)	RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
PEMANFAATAN 

Pasal 10
(1)	Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)	Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a.	keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b.	keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c.	keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 
(3)	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan ekoregion di wilayah daerah.
(4)	Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
(1)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
(2)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 	pencegahan;
b. 	penanggulangan; dan
c. 	pemulihan.
(3)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. 

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Instrumen Pencegahan

Pasal 12
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a menggunakan instrumen terdiri atas:
a.	KLHS; 
b.	tata ruang;
c.	baku mutu lingkungan hidup;  
d.	kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e.	Amdal;
f.	UKL-UPL; 
g.	perizinan;
h.	instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
i.	anggaran berbasis lingkungan hidup.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 13
(1)	DLH membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
(2)	KLHS  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan atau evaluasi:
a.	rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah; dan 
b.	kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 
(3)	KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
a.	pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 
b.	perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;  dan 
c.	rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat kajian antara lain: 
a.	kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 
b.	perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.	kinerja layanan/jasa ekosistem;
d.	efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.	tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f.	tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Pasal 15
(1)	Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. 
(2)	Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:  
a.	kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b.	segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 

Pasal 16
(1)	KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2)	Tata cara penyelenggaraan KLHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 17
(1)	Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. 
(2)	Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 18
(1)	Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2)	Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	baku mutu air; 
b.	baku mutu air limbah;
c.	baku mutu udara ambien;
d.	baku mutu emisi; 
e.	baku mutu gangguan; dan
f.	baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)	Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a.	memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 
b.	mendapat izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4)	Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 19
(1)	Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
(2)	Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3)	Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a.	kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 
b.	kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; 
c.	kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)	Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 
a.	kenaikan temperatur; 
b.	badai; dan/atau 
c.	kekeringan. 
(5)	Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Amdal 

Pasal 20
(1)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 
(2)	Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria: 
a.	besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b.	luas wilayah penyebaran dampak; 
c.	intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d.	banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
e.	sifat kumulatif dampak; 
f.	berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau  
g.	kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 21
(1)	Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas: 
a.	pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b.	eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c.	proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d.	proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e.	proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;  
f.	introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g.	pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h.	kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau 
i.	penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
(2)	Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. 

Pasal 23
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat: 
a.	pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b.	evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 
c.	saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.	prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e.	evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f.	rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

Pasal 24
(1)	Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 
(2)	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 
(3)	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.	yang terkena dampak;
b.	pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c.	yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(4)	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Pasal 25
Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 26
(1)	Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
(2)	Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	penguasaan metodologi penyusunan Amdal;
b.	kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
c.	kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(3)	Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27
(1)	Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.  
(2)	Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
(1)	Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas wakil dari unsur: 
a.	DLH; 
b.	instansi teknis terkait; 
c.	pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d.	pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e.	wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan 
f.	organisasi lingkungan hidup.
(2)	Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
(3)	Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. 
 				 
Pasal 30
(1)	Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.

Paragraf 7
UKL-UPL 

Pasal 31
(1)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(2)	Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32
(1)	Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 
(2)	Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a.	tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
b.	termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil. 

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 33
(1)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan.
(2)	Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau rekomendasi UKL-UPL.
(3)	Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4)	Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 34
(1)	Walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
(2)	Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: 
a.	persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 
b.	penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
c.	kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 

Pasal 35
(1)	Walikota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 
(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36
(1)	Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
(2)	Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 
(3)	Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 

Paragraf 9
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 37
(1)	Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. 
(2)	Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b.	pendanaan lingkungan hidup; dan
c.	insentif dan/atau disinsentif. 

Pasal 38
(1)	Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi: 
a.	neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
b.	penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto  yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; 
c.	mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
d.	internalisasi biaya lingkungan hidup. 
(2)	Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi: 
a.	dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b.	dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan 
c.	dana amanah/bantuan untuk konservasi.
(3)	Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
a.	pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b.	penerapan pajak, retribusi, dan subsidi di bidang lingkungan hidup; 
c.	pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
d.	pengembangan asuransi lingkungan hidup;
e.	pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;dan
f.	sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)	Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 

Pasal 39
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a.		kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
b.	program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 
c.	pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 40
(1)	Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2)	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.	pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b.	pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c.	penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d.	cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(3)	Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 41
(1)	Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2)	Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.	penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b.	remediasi;
c.	rehabilitasi;
d.	restorasi; dan/atau
e.	cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)	Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 42
(1)	Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 
a.	konservasi sumber daya alam; 
b.	pencadangan sumber daya alam; dan/atau 
c.	pelestarian fungsi atmosfer. 
(2)	Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
a.	perlindungan sumber daya alam;
b.	pengawetan sumber daya alam; dan
c.	pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
(3)	Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. 
(4)	Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a.	upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
b.	upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c.	upaya perlindungan terhadap hujan asam. 
(5)	Pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN B3

Bagian Kesatu
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 43
(1)	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(2)	Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
(3)	Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Walikota. 
(4)	Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5)	Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan.
(6)	Tata cara pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dumping

Pasal 44
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. 

Pasal 45
(1)	Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Walikota. 
(2)	Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
(3)	Tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI 

Pasal 46
(1)	Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)	Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
(3)	Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
(4)	Pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
a.	menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
b.	menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
c.	menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d.	menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; 
e.	menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah; 
f.	mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g.	mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
h.	memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i.	melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j.	melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.	melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah; 
l.	mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
m.	mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah; 
n.	memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
o.	menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah; dan
p.	melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah. 

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 48
(1)	Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Setiap Orang berhak:
a.	lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
b.	pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
c.	mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
d.	berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang‑undangan; dan 
e.	melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2)	Tata cara pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 49
Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 50
Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. 	memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 
b. 	menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. 	menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 51
Setiap Orang dilarang:
a.	melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b.	membuang limbah ke media lingkungan hidup;
c.	membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
d.	melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
e.	menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau 
f.	memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 52
(1)	Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)	Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a.	pengawasan sosial; 
b.	pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;dan/atau
c.	penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3)	Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.	meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.	meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 
c.	menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d.	menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e.	mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 53
(1)	Pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a.	pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pendampingan;
b.	penerapan standar operasional prosedur dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dibidang lingkungan hidup;
c.	pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, publikasi dan diseminasi informasi;
d.	peningkatan kapasitas lembaga dan sumberdaya, kemitraan dengan lembaga dan pemangku kepentingan dibidang lingkungan hidup;
e.	pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup; dan
f.	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DLH.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 54
Pembiayaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu 
Pengawasan

Pasal 55
(1)	Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. 
(2)	Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua
Sanksi Administratif 

Pasal 56
(1)	Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a.	teguran tertulis;
b.	upaya paksa;
c.	pembekuan izin lingkungan; atau
d.	pencabutan izin lingkungan.
(3)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
(4)	Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 

Pasal 57
(1)	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2)	Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN 

Pasal 58
(1)	Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
(2)	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.	melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.	melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d.	melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e.	melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; 
f.	melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g.	meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h.	menghentikan penyidikan;
i.	memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
j.	melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
k.	menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 
(3)	Tata cara penyidikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal  20 Desember 2018

SEKRETARIS DARAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR  27

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:(27/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I.	UMUM 
		Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
		Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Salatiga antara lain menurunnya daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Permasalahan  tersebut dipicu pula oleh beberapa faktor, antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota.
Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair maupun emisi. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi pembangunan, harus diupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL dan UKL-UPL sebagai salah satu perangkat preventif pengelolaam lingkungan hidup harus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL dengan mensyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan UKL-UPL serta diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokmen AMDAL dan UKL-UPL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang lingkungan hidup.
		Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga secara komprehensif, sehingga semua elemen masyarakat, pemerintah dan swasta memiliki komitmen yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Salatiga. 

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas. 
Pasal 2
Huruf a
  	Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
a.	negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 
b.	negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c.	negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Huruf b
	Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
Huruf c
	Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.  
Huruf d
	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 
Huruf e
	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 
Huruf f
	Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan  ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
Huruf g
	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

Huruf h
	Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
Huruf i
	Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 
Huruf j
	Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
Huruf k
	Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk  berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Huruf l
	Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Huruf m
	Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 
Huruf n
	Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 
Cukup jelas.
Pasal 6
	Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, antara lain:
a.	pencemaran air dan udara; dan
b.	kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
Ayat (2) 
Huruf a
	Cukup jelas.
Huruf b 
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
a.	perubahan iklim; 
b.	kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
c.	peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d.	penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 
e.	peningkatan alih fungsi lahan; 
f.	   peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan  penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
g.	peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas. 
Pasal 16
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
Huruf b
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
Huruf c
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. 
Huruf f
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. 
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. 
Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya. 
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Huruf c
Cukup jelas. 
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1) 
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.	
Huruf f
Yang dimaksud dengan “jasad renik”, termasuk produk rekayasa genetik.
Huruf g
	Cukup jelas.
Huruf h
	Cukup jelas.
Huruf i
	Cukup jelas.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 24
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun Amdal atau konsultan.  
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
	Cukup jelas.
Pasal 28
	Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas. 
Pasal 31
Cukup jelas. 
Pasal 32
Cukup jelas. 
Pasal 33
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil penilaian tim teknis DLH. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 	
Cukup jelas. 	
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1) 
Pengumuman merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi, yang memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “izin usaha dan/atau kegiatan”, termasuk izin dengan sebutan lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. 
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perubahan”, antara lain perubahan karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. 
Pasal 37
Ayat (1) 	
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.  
Huruf c
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara keuangan dan/atau nonkeuangan kepada Setiap Orang agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 
Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman  secara keuangan dan/atau nonkeuangan kepada Setiap Orang agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai keuangan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh daerah pada periode tertentu. 
Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 
Huruf d
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. 
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang  digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. 
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pajak di bidang lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, antara lain pajak pengambilan air bawah tanah, pajak pengambilan mineral bukan logam dan pajak sarang burung walet. 
Yang dimaksud dengan “retribusi di bidang lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan Pemerintah Daerah antara lain retribusi pengolahan air limbah dan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.
Yang dimaksud dengan “subsidi di bidang lingkungan hidup” adalah  kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada Setiap Orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.
Huruf c	
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Huruf e
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup. 
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 39 
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1) 
	Cukup jelas.
Ayat (2) 
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 
Huruf e 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. 
Huruf a
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, dan energi. 
Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. 
Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:
a.	ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan; dan/atau
b.	menanam dan memelihara pohon khususnya tanaman langka.
Huruf c
Cukup jelas. 
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas. 
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. 	
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 
Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c
Cukup jelas. 
Ayat (5)
Cukup jelas. 
Pasal 43
Ayat (1) 
Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.
Ayat (5) 
Cukup jelas.
Ayat (6) 
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas. 
Pasal 46
Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas. 
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas. 
Pasal 52
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemberian saran dan pendapat termasuk dalam penyusunan KLHS, Amdal dan UKL-UPL. 
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. 
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.	
Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  NOMOR 25