Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Pemerintah
Daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah
Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat ( 1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Desa; bahwa agar penggunaan pemberian bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b dapat
berjalan lancar, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel,
perlu disusun pedoman penggunaan dana bantuan
keuangan kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa
Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten
Semarang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber dan Besaran
Bab III Penerima Belanja Bantuan Keuangan
Bab IV Mekanisme Pengajuan Pencairan
Bab V Tata Cara Pengelolaan
Bab VI Penggunaan
Bab VII Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 43 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD No. 43/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, perlu disusun pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
bahwa pedoman penyusunan APBKampung merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Kampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PermenKeu No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKeu No. 193/PMK.07/2018; PermenKeu No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bener Meriah No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bener Meriah No. 131 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan APBKampung, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022
PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan dilakukan secara tertib dan tepat
sasaran, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman
pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 761); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN, PELAKSANAAN, SASARAN DAN ANGGARAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan di dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan perlu ditinjau
kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2011; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2011.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, dipandang perlu adanya Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa di Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perda Sanggau No.4 Tahun 2007, Perda Sanggau No.14 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemerintah Desa, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kab. Dharmasraya Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan APBNagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perbup Kab. Dharmasraya No. 37 Tahun 2020
Maksud dan tujuan ditetapkannya perbup ini adalah:
a. sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari TA 2021;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 43 Tahun 2022
sistem-tata cara-pemilihan-badan permusyawaratan desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 12 Perda Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016; PermendesPDTT No. 16 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem dan tata cara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang memuat ketentuan umum; pengisian anggota BPD; pemilihan langsung; musyawarah perwakilan; penetapan dan pengesahan; pendanaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat