Kepegawaian, Aparatur Negara - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja clan
meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Jombang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengatur Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam
Peraturan Bupati.
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangk.a Menengah Daerah
Tahun 2018-2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama yaitu :
a. IKU Pemerintah Kabupaten;
b. IKU Organisasi Perangkat Daerah.
dan tujuan penggunaan IKU di Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
102 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sesui dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Ruang dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaran bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan dalam mendukung fungsi pusat kegiatan ekonomi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung;
UU No.10 Tahun 1950, UU No.13 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, UU No.1 Tahu 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.26 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahu 2010, PP No. 38 Tahun 2011, PP No.81 Tahun 2012, PP No. 8 Tahun 2013, Perda Prov. Jateng No. 22 Tahun 2003, Perda Prov. Jateng No.6 Tahun 2010, Perda Prov. Jateng No.11 Tahun 2004, Perda Kab. Temanggung No.15 Tahun 2011, Perda Kab. Temanggung No.1 Tahun 2012
Dalam Perbup ini mengatur tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung yang memuat Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Materi Pokok RTBL, Program Bangunan dan Lingkungan, Rencana Umum dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Situbondo Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tabun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana
Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintab
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubaban Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46
Tabun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru Tabun 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018; Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17
Tahun 2016; Peraturan Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 diubah yaitu meliputi: kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan darr/atau pengurangan
program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2019 telah diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2018
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - lingkungan hidup
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 54/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 7
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu
adanya pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan
strategi pengelolaan sampah di Kota Madiun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Madiun tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan WaJikota ini mengatur:
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
b. target dan strategi program pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
c. penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;
d. kewenangan Pemerintah Daerah;
e. pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 54 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2012/No.54
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk membuat
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun
2012; dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/9/KUM/2012.
Peraturan Gubernur ini Memuat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; Asistensi RKA-SKPD; Pembentukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal; HAL-HAL YANG TIDAK DIPERKENANKAN DALAM PENGALOKASIAN BELANJA DAN
STANDAR HARGA; dan PENYAMPAIAN RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
17 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
