Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Kepbup Tegal No 170.2/132.A/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga ahli pada Sekretariat DPRD Kab Tegal, maka bagi mereka setiap bulannya perlu diberikan honorarium yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kab tegal; bahwa sebagai dasar hukum dan tertib administrasi dalam pembayaran honorarium tenaga ahli pada Sekretariat DPRD Kab tegal dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perbup Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Honorarium Tenaga ahli pada Sekretariat DPRD Kab tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 tahun 2003; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 37 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 2006; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 15 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 27 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang honorarium tenaga ahli diberikan 1 bulan sekali termasuk besaran dan Pajak PPh 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2007.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Terpenuhinya Kebutuhan Dan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser, Dipandang Perlu Menetapkan Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 8 Tahun 1974; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 48 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Kemendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2004; Perda Kab. PPU No. 4 Tahun 2004; Perda Kab. PPU No. 9 Tahun 2005; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2005; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2006.
Ketentuan Umum, Gaji, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2007
penetapan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone bolango
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2007/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2004; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2007.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok PNS berdasarkan PP No 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas PP No 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok PNS, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP No 66 Tahun 2005 ke dalam PP No 9 Tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No 66 Tahun 2005 ke dalam PP No 9 Tahun 2007;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; PP No 37 Tahun 2001; PP No 9 Tahun 2003; PP No 9 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang gaji pokok PNS menurut golongan. selain itu penyesuaian gaji pokok dibayarkan tanggal 1 Januari 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2007.
Peraturan Bupati Tegal No 6 Tahun 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP No 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pasal 24 ayat (1) Perda Kab Tegal No 27 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang serta dibayarkan setiap bulan; bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) PP No 37 Tahun 2005 dan Perda Kab tegal No 27 Tahun 2006 besarannya dan pembayaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Tegal peru diatur dengan Perbup Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 37 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 2006; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 27 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jumlah tunjangan perumahan serta pajaknya terhitung mulai Januari 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2007.
Peraturan Bupati tegal No 1 A Tahun 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Pasal 20 ayat (2) PP No 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan yang dapat diberikan dalam bentuk uang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 37 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2006; Perbup Tegal No 1 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan dan diatur juga mengenai besaran tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
Peraturan Bupati Tegal No 26 Tahun 2005
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2006
PERBUP - UANG JASA BADAN PENGAWAS HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenakan berbagai barang dan asa akibat adanya kenakan inflasi dan untuk dapat lebih rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian uang jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Ar Minum Kabupaten Banyumas;
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan Pegawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pomerintah Republik lndonesi, Nomor 66 Tahun 2005; Peraluran Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun
2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 197
Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2006
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan terhadap biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Pemalang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2006
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2006/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipi (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa agar pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang memenuhi azas kepatutan dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pengaturan pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Honorarium
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2006.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
