Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 27/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
b. bahwa berdasarkan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan W alikota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004;
5. UU Nomor 17 Tahun 2007;
6. UU Nomor 26 Tahun 2007;
7. UU Nomor 14 Tahun 2008;
8. UU Nomor 25 Tahun 2009;
9. UU Nomor 32 Tahun 2009;
10. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
11. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
12. PP Nomor 8 Tahun 2008;
13. PP Nomor 26 Tahun 2008;
14. PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
15. PP Nomor 12 Tahun 2017;
16. PP Nomor 17 Tahun 2017;
17. PP Nomor 2 Tahun 2018;
18. PP Nomor 12 Tahun 2019;
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
21. Permendagri Nomor 31 Tahun 2019;
22. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019;
23. Pergub Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
24. Pergub Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019
25. Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009;
26. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009;
27. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
28. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
29. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
30. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019.
Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kata Madiun
Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2020;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2005; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkeu No. 19/PMK.07/2020; Permenkeu No. 76/PMK.07/2020; Keputusan Bersama Mendagri No. 119/2813/SJ dan Menkeu No. 177/KMK.07/2020; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2016
Perbup ini mengatur Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:
a. penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
b. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2020
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur menetapkan tarif ekonomi lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan diperlukan pedoman penetapan tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS TARIF
BAB III MEKANISME PENETAPAN TARIF
BAB IV FORMULA PERHITUNGAN TARIF
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 65 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 2 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 8 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 1 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal terdiri Pasal 1 - Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Solok diperlukan data dan informasi kepegawaian yang akurat. bahwa untuk menunjukkan data dan informasi kepegawaian yang akurat diperlukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 11 Tahun 2017, Kepmendagri No. 17 Tahun 2000, Perka BKN No. 14 Tahun 2011
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Data dan Informasi Kepegawaian
3. pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4. Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG
5. Modul Layanan pada SIMPEG
6. Integrasi Data
7. Kerahasiaan Data
8. Sarana dan Prasarana
9. pembinaan
10. evaluasi
11. Pembiayaan
12. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek social dan ekonomi, sehingga Pemerintah menetapkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dan juga sebagai kejadian luar biasa, bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan pasar murah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, Perbup No.16 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 14, Peraturan Bupati No.16 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi, daya beli dan tingkat kemahalan penggunaan rumah di Kabupaten Kepulauan Yapen maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 40 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Kepulauan Yapen No. 5 Tahun 2017; Perbup Kepulauan Yapen No. 63 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Perbup Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Yapen, dimana perubahan dari ketentuan sebelumnya adalah terkait dengan tunjangan perumahan (Pasal 23 dan Pasal 30).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Yapen
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH KOTA PALOPO
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dalam rangka mensejahterakan rakyat terkait kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup maka Pemerintah Daerah harus melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan manusia.termasuk di dalamnya upaya untuk memenuhi suatu tata kelola kearsipan daerah yang bertanggungjawab dan transparan,serta dapat memenuhi kebutuhan akan sistem pelayanan publik di bidang kearsipan; bahwa untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan arsip yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat umum, sehingga tata kelola kearsipan dapat dipertanggungiawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif di Kota Palopo; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c,maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5697);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan daerah kota palopo nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan sususan perangkat daerah kota palopo (lembaran daerah kota palopo tahun 2016 nomor 8 , tambahan lembaran daeah kota palopo nomor 8):
13. peraturan walikota palopo nomor 54 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kearsipan kota palopo (berita daerah kota palopo tahun 2016 nomor 54);
1. Ketentuan umum
2. maksud dan tujuan
3. jadwal retensi arsip fasilitatif
4. pembiayaan
5. pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, koluai nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa dan untuk melaksanakan pengawasan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventiv action) bukan tindakan represif atau dengan kata lain APIP berfungsi sebagai early warning sistem.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahu 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.47 Tahun 2016; Permenkeu No.49/PMK.07/2016; Permenkeu RI No.225/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.121/PMK.07/2018; Permendagri RI No.20 Tahun 2018; Permenkeu RI No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.61 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
