Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kos
ABSTRAK:
a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Purbalingga dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu dengan menempati rumah sewa dan rumah kos;
c. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha rumah sewa dan rumah kos, maka perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah sewa dan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, dan religius masyarakat Kabupaten Purbalingga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kos;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 26 Tahun 2005, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, izin penyelenggaraan rumah sewa dan rumah kos, kriteria rumah kos dan rumah sewa, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman dalam pengelolan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 41 Tahun 2018, PERDA Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016; PERBU Majalengka No 19 Tahun 2016; PERBU Kabupaten Majalengka No 20 Tahun 2016; PERBU Kabupaten Majalengka No 21 Tahun 2016; PERBU Kabupaten Majalengka No 22 Tahun 2016; PERBU Kabupaten Majalengka No 23 Tahun 2016; PERBU Kabupaten Majalengka No 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati mengatur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawaai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jabatan Pelaksana; 3. Pengangkatan dan Pemindahan; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
37 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomro 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur iklan produk tembakau di media luar ruang; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomro 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan adanya dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, Peraturan Walikota Nomro 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, perubahan pada Pasal 3 ayat (1), perubahan pada Pasal 4 ayat (1) dan perubahan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan pembangunan daerah;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005; Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016; dan Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati Agam ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah yang berisi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Agam tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke 13 (Tiga Belas) bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PNS dan PTT di Lingkungan Pemkab Tegal sebagai wujud apresiasi pemda atas pengabdian mereka; bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 13 merupakan salah satu upaya pemda dalam meningkatkan kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tegal; bahwa berdasarkan PP No 19 Tahun 2018 tentang Pemberian TunjangN Hari Raya Dalam TA 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke 13 bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PNS dan PTT di Lingkungan Pemkab Tegal Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan ke 13 bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tegal TA 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP no 8 tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; PP No 19 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang komponen penghitungan besaran THR dan gaji ke 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019
ABSTRAK:
a.Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,RKPD mERUPAKAN pENJABARAN dARI rpjm Daerah dan Mengacu Pada RKP,Memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah,Prioritas Pembangunan Daerah,Rencana Kerja,dan Pendanaan,Baik yang dilaksanakan Langsung Oleh Pemerintah Maupun yang ditempuh dengan Mendorong Partisipasi Masyrakat
b.Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
c.Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah,Pembangunan Seluma Agar Dapat Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan,Penganggaran,Pelaksanaan,dan Pengawasan Pembangunan Daerah Guna Mewujudkan Masyrakat yang Sejahtera dan Berkeadilan Sera Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-1021 Perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019
1. UU No.3 Tahun 2003
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.1 Tahun 2004
4. UU No.25 Tahun 2004
5. UU No.33 Tahun 2004
6. UU No.17 Tahun 2007
7. UU No.23 Tahun 2014
8. PP No.55 Tahun 2005
9. PP No.58 Tahun 2005
10. PP No.8 Tahun 2006
11. PP No.39 Tahun 2006
12. PP No.40 Tahun 2006
13. PP No.3 Tahun 2007
14. PP No.8 Tahun 2008
15. Peraturan Presisen No.2 Tahun 2014
16. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006
17. PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
18. PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017
19. PERMENDAGRI No.23 Tahun 2018
20. PERDA No. 5 tahun 2005
21. PERDA No. 6 tahun 2016
22. PERDA No. 8 tahun 2016
rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Seluma Tahun 2019 Adalah Dokemen Perencanaan Tahunan dan Merupakan Landasan Operasional Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seluma Tahun ANggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Mempawah yang profesional dan bertanggungjawab serta untuk optimalnya fungsi dan pengawasan, dipandang perlu mengatur Kode Etik APIP.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 58 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PermenPAN No. PER/04/M.PAN/03/2108, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perbup Mempawah No. 39 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Peran APIP yang efektif, Kode Etik, Pengaduan, Larangan dan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Obyek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
18/PERMEN/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Mengubah Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kendalı Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas; dan dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas sesuai dengan mandat Audit masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan sistem pengendalian mutu audit
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2016
Peraturan ini memuat Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana
yang wajib digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, rincian terdapat pada lampiran peraturan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Keputusan Gubernur Bali Nomor 2089/04-D/HK/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
-
-
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
