Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkurigan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2016
103 hlm; Lampiran 98 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Dan Analisis Standar Belanja Pemerntah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, standar harga satuan (SHS) dan Analisa Standar Belanja (ASB), pembinaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
342 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan anomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
Dasar hukum peratura tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tempat Pemakaman Bukan Umum; III. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; IV. Pemindahan, Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah; V. Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Sanksi Administrasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Jepara Tahun 2019 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan danperaturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kab Jepara Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga yang merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN sebesar 10%. dan jika terjadi kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, maka peraturan ini akan ditinjau kembali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, BURUH PABRIK ROKOK DAN BANTUAN PENYEMAIAN BIBIT TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok Dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Lampung Timur
merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil
cukai hasil tembakau;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBH CHT diperuntukan untuk program pembinaan
Lingkungan Sosial antara lain diberikan dalam bentuk
bantuan langsung tunai `kepada buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan Pemberian bantuan penyemaian
bibit tembakau kepada petani tembakau;
c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada
buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan
penyemaian bibit tembakau tepat sasaran dan tepat
guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi
perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran
bantuan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur
tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan
Bantuan Penyemaian bibit tembakau yang bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2022;
UU No 11 Tahun 1995, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permenkeu No 215/PMK.07/2022, Keputusan Gubernur Lampung No G/67/V.22/HK/2022, Perda kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
Halaman : 13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Solok Tahun 2019 No. 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisa Standar Belanja TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Perwako tentang Analisa Standar Belanja
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970
analisa standar belanja dalam perwako ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penanggaran berdasarkan prestasi kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Dan bahwa Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diganti; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembinaan dan Pengawas, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat