Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian Target Penerimaan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan intensif pemungutan. Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak - pihak yang berperan dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 56 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari 4 Bab dan 14 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 2005 Nomor 58 Tahun tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2008; PErda Kab Temangung No 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; perda Kab Temanggung No 16 tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir engan Perda Kab temanggung No 22 Tahun 2011; Perda Kab temanggung No 18 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2011; permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 12 Tahun 2008; Permendagri No 37 tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 61 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokel Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/ 006/ BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pemerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tujangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2010, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 2010, Perda Kab Sintang Nomor 1 Tahun 2005, Perda Kab Sintang Nomor 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang Nomor 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang Nomor 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang Nomor 10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Perumahan; Besarnya Tunjangan Perumahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada bangsa dan daerah, pemerintah perlu memberikan penghasilan ketiga belas sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tunjangan hari raya kepada PNS dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2017
UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; PP No 25 Tahun 2017; Perbup No 67 Tahun 2016; dan Perbup No 113 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok pada Bulan Juni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta evaluasi pemberian tambahan penghasilan pegawai, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tah un 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerntahan Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Penundaan Pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 61 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, TUnjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Batang
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2015/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/006498 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015, Nomor 21 Tahun 2015, dan Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atau Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2015.
Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pengawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi pada kondisi saat ini, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Berau No. 14 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2020
pemberian - penghargaan - kepada - aparatur - sipil - negara - berprestasi
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD 2020/62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Aparatur Sipil Negara Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah menunjukan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan penghargaan berupa Anugerah Aparatur Sipil Negara Berprestasi, untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Berprestasi, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahu 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 27 Tahun 2012; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2019; Perwal Kota Bandung No. 3 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, ASN Berprestasi, Tata Cara Pemilihan ASN Berprestasi, Hadiah, Penetapan ASN Berprestasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
