Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 , 1/TSU/2013 tentang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013 entang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013 entang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016
Pasal 1 eraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No 33 Tahun 2017 Bahwa untuk menjamin tertib Administrasi Pemerintah,memberikan kejelasan dan kepastian Hukum,maka terhadap Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;penetapan dan penegasan batas wilayah Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan Yuridis pelaksanaan kewenangan,penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas tanda fisk dilapangan berupa pilar batas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;Pemendagri UU No 45 Tahun 2016;Perda UU No 2 Tahun 2016;Keputusan Bupati No 18/KEP/I/2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Batas Desa terate kecamatan sirah pulau padang,Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan bak berupa batas alam maupun batas buatan.Batas Alam adalah Unsur-Unsur Alami seperti Gunung,sungai,pantai,Danau dan sebagainya.Batas Buatan Adalah Unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas,jalan,rel kereta api.Batas desa adalah pembatasan wilayah Administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik kordinat yang berada di permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda Alam
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, perlu ditetapkam Peraturan Bupati Sekadau tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2012, Perda No.9 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2017, Perbup No.27 Tahun 2015, Perbup No.23 Tahun 2016
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Mendirikan bangunan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2010, Perda No.17 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang, Prinsip dan manfaat Pemberian IMB; Pemberian IMB; Pelaksanaan pembangunan; Penertiban IMB; Pembongkaran; Retribusi IMB; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi; Tata Cara Penghapusan piutang retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa; Tata cara Pemeriksaan Retribusi; Pengawasan dan Pengendalian; Sosialisasi; Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perda No. 01 Tahun 2016 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU No. 28 Tahun 2002;
3. UU No. 24 Tahun 2008;
4. UU No. 28 Tahun 2009;
5. UU No. 12 Tahun 2011;
6. UU No. 23 Tahun 2014;
7. PP No. 69 Tahun 2010;
8. Permen PU No. 26/PRT/M/2008;
9. Permen PU No. 20/PRT/M/2009;
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
11. Perda No. 02 Tahun 2015;
12. Perda No. 01 Tahun 2016.
Setiap orang pribadi/badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan; Alat pemadam kebakaran berupa Apar, hidrant, sprinkler; Tingkat penggunaan jasa; Pemeriksaan; Tim pemeriksa alat pemadam kebakaran; Tata cara pemungutan; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Pendataan; Sanksi administratif; Keberatan pembayaran; Pengembalian dan pengurangan; Kadaluwarsa penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran proses administrasi, tertib
inventarisasi barang milik daerah serta pengendalian dan
monitoring pembangunan, maka Peraturan Bupati Batang
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ba tang Tahun Anggaran 201 7, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan BAB II huruf A angka 5 huruf d Lampiran, BAB IV huruf F Romawi I huruf A nomor 2e dan nomor 6 angka 3, angka 4, dan angka 5 Lampiran, BAB IV huruf F Romawi III nomor 1 nomor 2), nomor 7), dan nomor 8) Lampiran, BAB VI huruf A angka 4, angka 5, dan angka 7 Lampiran, BAB VI huruf B angka 4 Lampiran, BAB IX Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 diubah.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2017
PERBUP Kab. Rembang No. 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
perubahan - kepala desa - tata cara pemilihan - pemberhentian
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2017/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk penetapan calon Kepala Desa terpilih dan perolehan suara terbanyak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 22, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 67.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Kepmendagri No.131.21-230 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016
Penerima Insentif, Sumber Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
