Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilainilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam
upaya menciptakan aparatur sipil negara yang
profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif,
sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang tinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja; bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam
pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan
pedoman teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Masa Perjanjian
Bab IV Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi PPPK
Bab V Pemanggilan PPPK
Bab VI Pemeriksaan
Bab VII Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Bab VIII Penetapan Keputusan
Bab IX Upaya Administratif
Bab X Pembatasan Hak Kepegawaian
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2022.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2022
PERBUP Kab. Banyumas No. 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BANYUMAS-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah telah dilakukan penataan jabatan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur
Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun
2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95);
b. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019
tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur
Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2020, Nomor 95), sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan di Pemerintah Kabupaten
Banyumas sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020
71
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2022/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Soewondo Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2016; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2021; Perbup Kendal No 1 Tahun 2010; Perbup Kendal No 10 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan SILPA pada BLUD RSUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dengan naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya onderdil yang diberlakukan
Pemerintah mulai tanggal 1 Juni 2022 dan ikut mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan, sehingga
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
UU No 33 Tahun 1964, UU No 6 Tahun 1991, UU No 22 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 1965, PP No 74 Tahun 2014, Keputusan Menhub No 89 tahun 2002, Perda Kab lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyesuaian pengalokasian anggaran alokasi dana Desa (ADD) berdasarkan pemutakhiran data jumlah aparatur desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin desa dan luas wilayah desa serta data tingkat kesulitan geografis dan dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa;
b. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2022 tentang pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian danPenetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini terdiri dari 7 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat perlu pedoman untuk membentuk Rukun Tetangga dan perangkatnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan:
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.18 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam pembentukan RT, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 118
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kab Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Blora untuk melaporkan harta kekayaannya; bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Blora, perlu menetapkan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang wajib lapor;ketentuan LHKPN;Unit pengelola LHKPN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, profesional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara dengan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
a. Kedudukan dan susunan organisasi;
b. Tugas dan fungsi;
c. Kelompok jabatan;
d. UPT;
e. Kepegawaian dan eselon;
f. Tata kerja; dan
g. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
