Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018
DAFTAR - KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL - KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Jenis Kewenangan; Pungutan Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana prasarana desa; pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat mendorong terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa, diperlukan pengaturan tentang bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa; untuk kelancaran pelaksanaan pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan serta memberikan motivasi pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, perlu dilakukan penijauan kembali terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung BaratNomor 2 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2018
PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB; DAN 6 PASAL; MENGATRU HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. BATAS DESA BAYAN;
3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN
4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum mengakomodir ketentuan mengenai pembayaran upah pekerja dalam rangka mendukung program padat karya tunai di Desa dan beberapa ketentuan mengenai penyaluran anggaran pendapatan dan belanja desa serta terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai frmhsm kebutuhan pemerintah desa sehingga perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perka LKPP No.13 Tahun 203, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.16 Tahun 2012, Perda no.1 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2015, Perbup No.21 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 31, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 59 Peraturan Bupati No.28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Perbup ini terdiri atas 9 halaman dan 31 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penghasilan Tetap (SILTAP) Sangadi dan Perangkat Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 5 PP Nomor 47 Tahun 2915 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa Tahun 2018.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 6 Tahun 2017; Perbup Nomor 62 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jumlah dan mekanisme pembagian serta mekanisme penyaluran penghasilan tetap perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Dengan berlakuknya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 6 (5 hlm), lampiran 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer Ke Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017; Perda Kab Banjarnegara No. 7 Tahun 2008; Perbup banjarnegara No. 5 Tahun 2015; Perbup Banjarnegara No. 55 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuandalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2017 yaitu:
1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah
2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
