Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga prlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait; b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufa, diperlukan peta jalan (road map) dalam kerangka peencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022- 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1en
t
an
g Pemben
t
ukan D
a
e
rah Ti
ngkat I
I di S
u
l
a
wes
i (
Lembaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndon
e
s
i
a T
ahun 1
959 N
omo
r 7
4, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara R
epub
li
k I
ndo
nes
i
a N
omo
r 1
8
22
)
; 3. U
ndang-U
ndang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 t
e
n
t
ang Pembe
nt
ukan Pe
rat
u
r
an Pe
r
undan
g-
undan
gan (
Le
mbaran N
egara R
epub
li
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
1 N
omo
r 82, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
lik I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 5234
) seba
ga
im
ana t
el
ah diubah de
ngan U
ndang-U
ndang N
omo
r 1
5 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntang Pe
rubahan atas U
n
dang-U
n
dang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 t
e
n
t
ang Pemben
t
ukan Pe
ratu
r
an Pe
r
u
ndan
g-
und
angan (
Lemb
aran N
eg
ara Repub
li
k I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
8
3, T
ambahan Le
mb
aran N
egara Republi
k I
ndo
n
es
i
a N
omo
r 6
389
)
; 4. U
ndang-U
ndan
g Nomo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 t
e
n
t
ang Pemerintahan D
a
e
r
ah (
Lembaran N
egara Repub
li
k I
n
do
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara R
ebupli
k I
n
dones
i
a N
omo
r 5587
) seba
g
a
i
mana t
elah di
ubah bebe
ra
p
a kal
i t
e
rakir de
n
g
an U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1 T
ahun 2
022 t
e
n
t
ang H
ubun
gan K
e
uan
g
an antara Pemerin
t
ah Pu s
at d
an Pemerintahan D
a
e
r
ah (
Lembaran N
egara R
epublik I
ndones
i
a T
ahun 2
0
22 N
omo
r 4, T
ambahan Le
mbaran N
egara I
ndones
i
a N
omo
r 6757
)
; 5. U
ndang-U
ndang N
omo
r 3
0 T
ahun 2
0
1
4 t
e
n
t
ang A
dm
i
ni
stras
i Pemerin
t
ahan (
Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
29, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Republi
k I
n
done
s
ia N
omo
r 5
60
1) seba
gaimana t
el
ah di
ubah dengan U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Cip
t
a K
erj
a (
Lemb
aran N
egara R
epubli
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 2
45, T
amb
ahan Le
mbaran N
eg
ara I
ndones
i
a N
omo
r 6
573
)
; 6. Pe
raturan Pe
me
r
i
ntah N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
7 t
e
ntan
g Pembi
naan d
an Pe
n
g
a
w
asan Pe
n
yele
n
gg
araan Pemerin
t
ahan D
a
e
rah (
Lemb
aran N
eg
ara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 73, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Republik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 6041)
; 7. Pe
raturan Pemerint
ah N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntang Pe
ngelolaan Ke
uan
gan D
a
e
rah (
Lembaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndone
s
i
a Tahun 2019 Nomor 4
2, tambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndo
nes
i
a N
omo
r 6322; 8. Pe
raturan M
en
t
eri D
a
l
am N
egeri N
omo
r 8
0 T
ahun 2
0
1
5 t
e
n tang Pemben
t
ukan P
r
oduk H
ukum D
a
e
rah (
Berita N
egara Repub
lik I
n
don
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 2
036
) seba
gaimana t
el
ah diubah de
n
g
an Pe
ratu
ran M
en
t
eri D
alam N
ege
r
i N
omo
r 1
20 T
ahun 2
0
1
8 te
n
t
ang Pe
r
ubahan atas Pe
ratu
ran M
en
t
e
r
i D
alam N
ege
r
i N
omo
r 8
0 T
ahun 2
0
1
5 t
e
ntan
g Pembe
nt
ukan Produk H
ukum D
a
e
rah (
Beri
t
a N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
1
8 N
omo
r 1
57
)
; 9. Pe
r
aturan M
en
t
eri Koo
r
dinat
o
r Bidan
g Pe
r
eko
n
omian selaku Ke
t
u
a Ti
m Pe
n
ge
ndali
an I
n
fl
as
i P
usat N
omo
r 1
0 T
ahun 2
0
1
7 t
e
n
t
ang Mekani
sme d
an T
a
t
a Kerj
a Ti
m Pe
n
ge
ndal
i
an I
n
fl
as
i D
a
e
rah P
r
ovi
ns
i dan Ti
m Pe
nge
nd
a
li
an I
n
fl
as
i D
a
e
rah K
abupat
e
n
/
Ko
t
a
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBIAYAAN
BAB III PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka dalam rangka menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 perlu diubah; ..
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai beriku t:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2019
RENCANA - AKSI - DAERAH - PERLINDUNGAN - LANJUT - USIA - YANG - RESPONSIF GENDER
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, L.D.2019/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana
Aksi
Daerah
Perlındungan
Lanjut
Usıa
Yang Responsıf
Gender
ABSTRAK:
bahwa warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia mempunyai hak yalg sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka daPat mewujudkan dan memiliki taraf hidup yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa sebagai salah satu upaya yar4i dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan perlindungan laljut usia 1lang Responsif Gender adalah melalui Rencana Aksi Daerah
UU No 28 Tahun 1959;UU No 13 Tahun 1998;UU No 39 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2OO9;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2004;Peraturan
Menteri
Negara
Pembertlayaan
Fereopuan
dan
Perlindunggn
Anak
Nomor
24
Tahun
2010;Perda No 1O Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2029
ABSTRAK:
bahwa visi Kabupaten Jepara adalah mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing;
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jepara menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan Smart City Kabupaten Jepara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ;
Peraturan Bupati ini mengenai pedoman pemerintah daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam mendukung pengembangan Smart City 2018 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal tersebut mencakup Sistematika Masterplan Smart City yang berisi Visi Pengembangan Smart City, Strategi Pembangunan Smart City, Rencana Aksi Smart City Daerah, Peta Jalan Smart City.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasakan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat berdasarkan Daerah dapat dilakukan hasil evaluasi pelaksanaannya apabila dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2023;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri no 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 81 Tahun 2022; Permendagri No 50 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2009; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Tebo no 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Tebo No 8 Tahun 2016; Perda Tebo No 1 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2024 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
1882 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
merupakan perencanaan 5 tahun yang disusun untuk menjelaskan
strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi dan
kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
Kabupaten Ngada;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada
Tahun 2006 - 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ngada Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Ngada Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah
Saklit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Rencana Strategis; Maksud dan Tujuan; Penyusunan dan Sistematika; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
6 halaman; 70 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan
Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Ray Tahun 2010 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Perpres RI No.7 Tahun 2005; Perda Prov.Kalbar No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika RKPD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2009.
5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
