Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kab Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 44 Tahun 2016
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS kesehatan KABUPATEN BONE BOLANGO
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2016/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan perangkat daerah, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Berdasarkan PERDA Kota Lubuklinggau No.2 Tahun 2008, telah ditetapkan pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g Perda Kota Lubuklinggau No.2 Tahun 2008, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari salah satunya Unit Pelaksana Teknis Dinas, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau dalam hal pelayanan tera dan tera ulang secara mandiri perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.2 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.53 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan No.50/M-DAG/PER/10/2009; Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/10/2009; Peraturan Menteri Perdagangan No.48M-DAG/PER/12/2010; Perda Kota Lubuklinggau No.2 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.12 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.11 Tahun 2011.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Tata Kerja; dan Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2013.
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan mental model/perilaku, meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, dan tanggungjawab moral serta pelaksanaan refonnasibirokrasi Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);
b. bahwa untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh perlu adanya pedoman sebagai landasan serta tahapan yang harus dilaksanakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
28 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 44 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemprov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, prinsip penetapan IKU, penetapan IKU, penggunaan IKU, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
Mencabut Pergub No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan IKU di Lingkungan Pemprov. Sumsel
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD.2023/No.30 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kelola Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Dumai Nomor Tahun 2021 tentang Pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai dan dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan Pegawai Non ASN yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), schingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin penegakan disiplin kerja, perlu dilakukan presensi secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government); bahwa pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi elektronik (QR Code/Face Recognition} guna menjamin ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Presensi Elektronik Pemerintah Kota Dumai.
Undang-Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 66 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022;
Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Perangkat, Penempatan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Keamanan Alat Presensi Elektronik; Perekaman Presensi Elektronik; Tata Cara Pelaksanaan Presensi Elektronik; Pengelolaan Data Presensi Elektronik; Pelaporan, Monitoring, Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2020
pola - karier - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2020/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan (5) PP No. 11 Tahun 2017 setiap instansi pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di Kab. Bekasi diperlukan PNS yang professional, berintegritas, bertanggung jawab dan memiliki kinerja tinggi Dan untuk terwujudnya pembinaan dan pengembangan karier PNS di Lingkungan Pemkab Bekasi secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi berdasarkan sistem merit maka perlu menetapkan Perbup tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 19 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2020; Perpres RI No. 16 Tahun 2018; Permendagri RI No. 30 Tahun 2009; Permenkes RI No. 75 Tahun 2014; Permendagri RI No. 76 Tahun 2015; Permendagri RI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri RI No. 120 Tahun 2018; Permendagri RI No. 108 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 40 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2019; Perkep BKN No. 21 Tahun 2010; Perkep BKN No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perkep BKN No. 21 Tahun 2017; Perlem Administrasi Negara No. 5 Tahun 2018; Perlem Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018; Perkep BKN No. 5 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Prinsip Dan Komponen Penyusunan Pola Karier, Jenis Unsur Dan Bentuk Pola Karier, Mutasi Dan Promosi, Tim Penilai Kinerja PNS, Pola Pembinaan Karier PNS, Penilaian Kompetensi Penilaian Kinerja Dan Disiplin PNS, Pola Karier Dalam Jabatan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
47 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2013
pola - karir - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2013/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menciptakan keselarasan kopetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi dalam sistem pengembangan karier Negeri sipil berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2006 dengan adanya penataan organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Permerintah Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaiman atelah diubah dengan PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000 ; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 63 Tahun 2009; PP RI No. 73 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; PP RI No. 19 Tahun 2008; PP RI No. 53 Tahun 2010; PP RI No. 46 Tahun 2011; Permendagri RI No. 5 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002; Perbup Bogor No. 31 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Fungsi, Baperjakat,Sistematika Isi Dan Uraian Pedoman Pola Karir, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperkuat penerapan sistimmerit dalammanajemen pegawai Negeri Sipil dilingkunganKabupatenTanah Bumbu perlu disusun peta talenta (Talent Pool);
Bahwa agar penyusunan peta talenta tepat sasaranuntukmendapatkan kelompok kandidat terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang optimal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturanBupati tentang Penyusunan Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PENYUSUNANPETATALENTAPEGAWAI NEGERI SIPIL.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENYUSUNAN PETA TALENTA PNS;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44 Tahun 2023
Kehutanan dan Perkebunan - Kepegawaian, Aparatur Negara
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD/2023/NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kehutanan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan;
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan, Dengan Memuat Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
25 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
